Inisiatifnews – Peneliti dari Political Marketing (PolMark) Indonesia, Michael Febrian menegakan bahwa lembaganya selama ini mendapatkan dana kegiatan survei dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Hal ini disebutkan Michael lantaran lembaganya merupakan konsultan politik partai yang kini dipimpin oleh Zulkifli Hasan itu.
“Polmark Indonesia itu konsultan politik PAN. Kami fokus di Pileg 2019 bukan Pilpres 2019,” kata Michael dalam diskusi publik yang digelar oleh Institute Soekarno Hatta (ISH) di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).
Karena sifatnya adalah konsultan politik PAN. Michael menegaskan bahwa data survei mereka sebetulnya hanya digunakan untuk PAN sebagai mitra kerja, sehingga temuan mereka dapat dijadikan bahan rujukan bagi partai berlambang bintang kejora itu untuk perbaikan dan evaluasi internal.
“Awalnya survei PolMark untuk mengetahui dapil-dapil caleg PAN dimana diikuti sebagai peserta. Jadi Polmark hampir jarang rilis hasil surveinya karena memang survei ini bahan data yang berharga karena biayanya sangat mahal yang hanya digunakan untuk tim pemenangan dan untuk menyusun strategi dasar pemenangan,” terangnya.
Sementara itu, Michael menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan survei yang bertujuan untuk membaca rekam pendapat masyarakat Indonesia terhadap Pemilihan Legislatif (Pileg). Hanya saja karena ada kaitannya dengan Pilpres maka sekalian juga ada materi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan kepada seluruh responden mereka.
Survei itu dikatakan Michael berjalan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Setidaknya ada 73 daerah pemilihan (dapil) yang dijadikan spot survei mereka dengan melibatkan 440 responden setiap dapilnya.
Dengan banyaknya Dapil yang disurvei itu, Michael mengklaim data mereka jauh lebih mengakomodir kebutuhan sumber data survei di Indonesia.
“Dark 73 dapil yang terlibat 177 juta DPT (daftar pemilih tetap). Artinya, 93% seluruh DPT di Indonesia disurvei oleh PolMark,” terangnya.
Karena rentang waktu yang dibutuhkan PolMark untuk merekam jejak pendapat masyarakat terbilang sangat lama, namun ia mengklaim bahwa data yang dimiliki pihaknya bisa dijadikan bahan agregasi.
“Survei yang diagregasi dilakukan 7 Oktober sampai 12 Februari. Artinya data ini tidak mutakhir di bulan Februari tapi Oktober-Februari,” terangnya.
[IBN]
