Mahfud Soal Pelaksanaan Pemilu Serentak, Perlu Evaluasi Tapi Belum Siap E-Voting

  • Whatsapp
mahfud md
Prof Mohammad Mahfud MD saat berdialog di Sirih Jakarta Pusat. [foto ekslusif : twitter/AgylPoetra]

Inisiatifnews – Pelaksanaan pemilu serentak 2019 dinilai banyak masalah. Pemilu serentak kali ini perlu banyak evaluasi. Lantas apakah Indonesia sudah siap untuk menerapkan sistem electronic voting (e-voting) dalam pemungutan suara pada pemilu yang akan datang?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting. Sebab, masih banyak masyarakat terutama di pelosok yang belum siap dengan penerapan sistem dengan teknologi ini. “Saya bukan orang IT, tapi e-voting untuk saat ini di Indonesia agak rumit. Karena banyak orang di pedesaan yang buta huruf dan belum melek teknologi,” ujar Mahfud setelah mengisi kuliah umum di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/04/2019).

Bacaan Lainnya

Mahfud menerangkan, jika memakai sistem e-voting, saat ada perselisihan terkait hasil pemilu, pembuktiannya bakalan sulit. Karena data atau hasil suaranya berbentuk digital. Inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan polemik. “Kalau ada dispute, pembuktiannya sulit. Kalau seperti sekarang, saat ada perselisihan, keluarkan saja form C1 nya, memang agak lama, tapi ini otentik,” sebutnya.

Penerapan e-voting, lanjut Mahfud, akan menimbulkan kecurigaan baru. Misalnya soal jaminan sistem tersebut tidak didesain untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Namun demikian, sementara ini sistem e-voting dapat diterapkan secara bertahap sebagai model. Misalnya di daerah perkotaan yang masyarakatnya sudah melek teknologi.

“Sebab nanti ada kecurigaan, apakah ini diprogram agar orang ini kalah atau tidak. Orang Indonesia belum sadar teknologi seperti ini. Kecurigaan akan ramai dan akan menimbulkan kekisruhan baru. Waktu saya di MK, e-voting dijadikan model diterapkan secara bertahap. Mulai dari perkotaan,” katanya.

Di luar soal sistem pemungutan suara, Ketua Dewan Pembina MMD Initiative ini menilai perlu ada evaluasi menyeluruh pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Baik soal sistem, ambang batas pengusungan capres-cawapres, hingga pelaksanaan teknis pemilihan serentak. Mengingat banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat panjangnya proses dari mulai pemungutan hingga penghitungan suara pada pemilu serentak kali ini.

“Apalagi sampai sekarang sudah mencapai lebih 140 ya dari petugas dari KPU dan Bawaslu, yang sakit 600 lebih. Itu penderitaan yang dibangun oleh sistem pemilu sekarang. Saya usulkan kepada pemerintah baru, siapapun yang terpilih baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo dan kepada seluruh anggota DPR agar di tahun pertama pemerintah baru nanti segera diadakan perubahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Harus tahun pertama, karena kalau tahun ke empat pasti ribut, karena semua punya kepentingan. Tapi kalau di tahun 2020 langsung digarap itu lebih fresh dan jernih,” saran Mahfud. (FMV)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait