Inisiatifnews – Peneliti Center for Indonesian Election (CIE) Muhammad Ibas mengkritik anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais yang menyerukan gerakan kedaulatan rakyat, sebelumnya disebut people power.
Menurut Ibas, gerakan kedaulatan rakyat pada 22 Mei nanti tujuannya hanya mendiskualifikasi duet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Gerakan tersebut kurang relevan karena bertujuan menolak hasil Pilpres 2019 yang sudah berjalan baik dan demokratis,” katanya dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (18/5/2019).
Ibas menilai Amien ingin memaksakan calonnya menjadi pemimpin negara dengan cara-cara inkonstitusional.
“Perlu digarisbawahi bahwa gerakan ini bukan atas nama rakyat apalagi pencetus dan aktor-aktornya dari BPN. Itu bukan keinginan rakyat. Itu ambisi segelintir orang yang merasa kalau calonnya tidak terpilih maka aspirasi-aspirasi radikalnya tidak bisa diterima di level pemerintahan,” katanya.
“Nafsu ingin berkuasa, jadi menghalalkan segala cara. People power berubah wujud menjadi kedaulatan rakyat, cuma hindari jeratan hukum,” tambahnya.
Ibas mengatakan gerakan tersebut berpotensi memecah belah rakyat. Apalagi sudah mengklaim atas nama rakyat padahal hanya nafsu politik semata. Dia pun mempertanyakan jika nantinya terjadi chaos, apakah BPN bertanggung jawab.
“Sangat disayangkan sekali gerbong 02 lagi-lagi memaksakan diri sehingga masyarakat menjadi terbelah. Jika nanti terjadi chaos, apakah BPN mau bertanggung jawab. Ini kan membenturkan masyarakat hanya beda pilihan politik,” ucapnya.
Ibas pun mengapresiasi Partai Demokrat yang menolak mengikuti pendapat radikal elite politik yang sengaja membuat gaduh suasana.
Berikut adalah seruan politik praktis dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq.
