IMB Pulau Reklamasi Terbit, Anies Tuding Gara-gara Pergub Jaman Ahok

  • Whatsapp
Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat menyegel beberapa bangunan di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta.

Inisiatifnews – Pro dan kontra terhadap terbitnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi masih menjadi pertanyaan beberapa kalangan. Apalagi IMB yang keluar dikabarkan sampai 932 buah.

Menyikapi polemik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun tampaknya mencoba melakukan pembelaan diri.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, Gubernur Anies mengatakan bahwa penerbitan IMB itu bisa terjadi karena Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menerbitkan Peraturan Guburnur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E.

Dikatan Anies Pergub tersebut digagas dan diundangkan Ahok sebelum cuti mengikuti kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. Pergub itu resmi berlaku pada 25 Oktober 2016.

Saat pergub itu berlaku Pemprov DKI dan DPRD DKI belum merampungkan rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Itinya Anies menyebut adanya pembangunan diatas lahan reklamasi akibat ulah Ahok meneribitkan Pergub tersebut. Dengan Pergub itu kata Anies Pengembang lalu memiliki dasar hukum untuk melakukan pembangunan.

“Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu, tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB,” kata Anies Baswedan, Rabu (19/6/2019).

Meski begitu mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menampik bila dirinya menyalahkan Ahok. Sebab Pergub yang digagas Ahok juga memiliki kekuatan hukum yang sama seperti peraturan lainnya soal reklamasi Seperti Peraturan Pemerintah No 36/2005 Pasal 18 ayat 3.

Dimana dalam PP itu disebutkan bahwa Pemerintah daerah berhak menerbitkan sertifikat IMB pada sebuah kawasan bila kawasan itu belum memiliki Perda RTRW dan Perda RDTR. Anies mengatakan atas dasar PP itulah Ahok lalu menerbitkan Pergub tersebut.

“Celah hukum inilah yang dijadikan pintu masuk dan jadi dasar hukum bagi Gubernur waktu itu (Ahok) untuk mengeluarkan Pergub 206/2016 yang isinya adalah tentang rencana tata kota atau resminya disebut Panduan Rancang Kota (PRK),” tukasnya.

[IBN]


Pos terkait