Bambang Widjojanto: Baru Di Indonesia Pemilu Menewaskan Lebih 700 Jiwa

bambang widjojanto
Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Inisiatifnews – Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menyebut penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai pemilu terburuk yang pernah berlangsung di Indonesia. Bahkan, pemilu paling buruk di dunia.

Jika melihat indikator banyaknya korban petugas pemilu yang tewas, BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto, menilai, tak ada satupun negara lain yang dapat menyamai angka ini.

Bacaan Lainnya

“Tidak ada pemilu di dunia yang menimbulkan korban lebih dari 700 orang. Tunjukkan pada saya, pemilu di dunia ini yang ada ratusan orang mati? Itu ada di Pemilu 2019. Belum pernah ada sebelumnya,” kata BW di Media Center Prabowo-Sandi, Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN), Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, (24/06/2019).

Indikator lainnya, BW juga menyebut, rekomendasi Bawaslu menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) ada yang tak ditindaklanjuti, seperti di Papua dan Kota Surabaya. “Bawaslu merekomendasikan A, tapi bagian lain dari Gakumdu, B. Jadi, sebetulnya ada problem struktural dalam proses law enforcement kita,” sebut Eks Pimpinan KPK ini.

BW kecewa dan mengkritik keras penegakan hukum yang memble. Misalnya kasus politik uang untuk memenangkan salah satu calon dalam Pileg yang terungkap di Jawa Tengah. “Terungkap 400 ribu amplop yang dipakai oleh koordinator pemenangan pemilu Dapil 1 Jawa Tengah. Lantas apa ini hanya 400 ribu? Fenomena kejahatan ini adalah puncak gunung es,” ungkapnya.

Namun, disebutkannya, permohonan yang mereka ajukan ke MK bukan perkara kalah dan menang. Pihaknya ingin berkontribusi bagi kemajuan keadaban demokrasi Indonesia. “Bukan soal kalah menang, tapi kontribusi terbaik bagi peradaban bangsa ini dalam menyelesaikan masalah,” kata BW.

Sedangkan Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan akan menerima apa pun hasil MK. Dia pun meminta, masyarakat pendukung Prabowo-Sandi juga menerimanya.

“Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, apa pun hasilnya kami hormati keputusan konstitusional, yang jelas bagi kami. masyarakat dan publik tahu mana yang legitimate dan tidak legitimate,” imbau Dahnil. (MMF)

Pos terkait