Rencana Demo Putusan Pilpres, Moeldoko : Mau Apa Lagi? Ditekan Apapun MK Gak Akan Bisa

  • Whatsapp
Moeldoko
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin, Moeldoko.

Inisiatifnews – Alumni Persaudaraan Aksi (PA) 212 berencana menggelar aksi menjelang putusan hasil sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitus (MK). Aksi ini rencananya digelar pada 26 hingga 28 Juni di depan gedung MK.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan di MK. Ia khawatir, aksi massa tersebut justru kontraproduktif.

Bacaan Lainnya

“Imbauan saya janganlah (gelar aksi), hormati proses hukum, yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” imbau Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019).

Ditegaskannya, aksi yang digelar tak akan mempengaruhi keputusan hakim-hakim MK nantinya. Karena itu, Moeldoko meminta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Mau apa lagi? Masyarakat ingin damai lah. Jangan mengganggu aktivitas. Toh proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu. Ditekan apapun, MK gak akan bisa,” tegasnya.

Sebelumnya, meskipun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengimbau masyarakat tidak turun aksi, PA 212 tetap ngeyel. Mereka berdalih, aksi yang dilakukan sebagai gerakan bela agama.

“Memang benar Prabowo dan Sandi telah menghimbau seperti itu dan itu kami sangat menghargai sebagai tokoh politik yang akan kami ikuti. Tapi sekarang kami kembali lagi tanpa unsur politik, karena partai selesai urusannya di MK. Sedang kami berjuang bela agama sampai keadilan tegak,” ungkap juru bicara PA 212, Novel Bamukmin kepada wartawan, Minggu (23/06/2019).

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pihaknya akan menerima apa pun hasil MK. Dia pun meminta, masyarakat pendukung Prabowo-Sandi juga menerimanya.

“Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, apa pun hasilnya kami hormati keputusan konstitusional, yang jelas bagi kami. masyarakat dan publik tahu mana yang legitimate dan tidak legitimate,” imbau Dahnil.

Sementara Juru Debat BPN, Sodik Mujahid menegaskan, Prabowo telah meminta masyarakat pendukungnya tidak menggelar aksi di MK. “Pak Prabowo dengan tegas dan jelas dan beberapa kali sudah mengimbau dan meminta tidak hadir di MK,” tegasnya. (MFF)

Pos terkait