Tak Perlu Mobilisasi Massa Saat Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih

  • Whatsapp
Jokowi Maruf
Joko Widodo dan KH Maruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 terpilih.

Inisiatifnews – Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi massa saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari Minggu (30/6/2019) besok.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu melakukan mobilisasi massa kembali, karena mobilisasi massa itu rawan, nanti ada pihak ketiga yang mendompleng,” kata Jenderal Tito di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Bacaan Lainnya

Ia juga memberikan contoh pengerahan massa yang sempat tidak tertib dalam peristiwa 21 dan 22 Mei 2019 lalu, dimana terjadi kericuhan yang seharusnya tidak perlu dalam agenda penyampaian pendapat di muka umum.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kapolda Metro Jaya itu memberikan saran kepada masyarakat agar menyaksikan proses penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 terpilih melalui sambungan televisi maupun layanan live streaming lainnya saja di rumah, bukan di jalanan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita cukup menyaksikan saya kira dari rumah masing-masing, dari gadget masing-masing, bisa online atay live streaming tanpa perlu memobilisasi massa,” tuturnya.

Senada dengan Kapolri, Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi memobilisasi massa oleh pihak manapun saat lembaganya menggelar rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“(Pendukung) enggak usah (datang ke KPU). Ini kan rapat pleno penetapan, bukan ajang pertunjukan, atau ajang kampanye. Ini rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pemilu 2019,” kata Arief di kantornya, Jumat (28/6).

Diagendakan, bahwa KPU hanya mengundang dua paslon dengan dua puluh jatah kursi. Lalu KPU juga mengundang beberapa lembaga negara terkait, seperti MPR, DPR, MA, MK, Bawaslu, dan DKPP.

[SOS]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait