Usul Agar Jabatan 8 Tahun Sekali, Hendropriyono Sebut Agar Presiden Fokus Kerja

  • Whatsapp
Hendropriyono
Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono usai diskusi dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di DPR RI. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mendatangi kantor Ketua DPR RI Bambang Soesatyo untuk mendiskusikan tentang jabatan Presiden. Menurut Hendropriyono, jabatan Presiden sebaiknya dijadikan 8 tahun untuk satu kali periode.

Selain persoalan biaya pemilu yang sangat tinggi, pemilihan jabatan Presiden selama 8 tahun untuk satu periode tersebut juga bisa untuk meminimalisir perpecahan antar bangsa.

Bacaan Lainnya

“Tadi berdiskusi dengan ketua DPR tentang biaya Pemilu yang besar dan cenderung menciptakan perpecahan. Gagasan jabatan Presiden delapan tahun dan tak ada lagi petahana agar pemerintah fokus kerja menjadi solusi,” kata Hendropriyono di Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Sementara untuk masalah kabinet dalam pemerintahan nanti dalam usulannya itu, mantan Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut tidak masalah ketika diisi oleh para politisi partai politik. Karena baginya dalam Pancasila, itu merupakan bagian dari demokrasi.

“Kabinet bisa diisi partai apa saja karena demokrasi Pancasila tak mengenal oposisi,” tuturnya.

Ia juga memberikan saran kepada Bambang Soesatyo agar Presiden dan Kepala Daerah kembali ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hendropriyono berharap agar fungsi awal adanya MPR tersebut dikembalikan.

“Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja aja delapan tahun yang betul. Karena ini kerjaan MPR, MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tinggi negara dan DPR terbesar isi anggotanya dari MPR, makanya saya ke sini,” ujar Hendropriyono.

Usulan ini ditekankan Hendropriyono menilik kondisi bangsa Indonesia yang sudah terpolarisasi sepanjang Pemilu 2019. Bahkan para elite pun seperti tarik ulur antara menggelar rekonsiliasi atau tidak untuk meredam ketegangan pasca kontestasi demokrasi tersebut.

Apalagi dalam wacananya agar Presiden dan Kepala Daerah dipilih lagi oleh MPR juga akan mengikis adanya potensi kelompok oposisi. Sehingga fokus nasional adalah bagaimana membangun Indonesia menjadi lebih baik, tidak melulu ribut soal urusan kursi.

“Kalau tidak ada oposisi, tidak usah kalian pada ribut. Rekonsiliasi, begini, tidak ada. Dalam Pancasila itu persatuan Indonesia. Tidak ada oposisi. Semuanya memerintah bersama-sama,” terangnya.

[SOS/REL]

Pos terkait