Wacana Presiden Satu Periode 8 Tahun, Ini Penjelasan Mahfud MD

  • Whatsapp
mahfud md
Prof Mohammad Mahfud MD saat berdialog di Sirih Jakarta Pusat. [foto ekslusif : twitter/AgylPoetra]

Inisiatifnews – Guru Besar Universitas Pertahanan Prof. Salim Said mewacanakan durasi masa jabatan presiden diperpanjang. Dalam satu periode, usul Prof. Salim Said, masa jabatan Presiden diubah dari lima menjadi delapan tahun.

Ahli Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD mengungkapkan pandangannya soal wacana ini. Plus minus durasi masa jabatan presiden diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini bersama Prof. Salim Said di acara Kabar Petang Tv One, Kamis (18/07/2019) lalu.

Bacaan Lainnya

Dari sudut pandang hukum, lama masa jabatan presiden delapan tahun tidak ada salahnya. Hanya saja, tentu saja ketentuan ini mesti dituangkan atas konsesus bersama.

Namun, terang Prof. Mahfud, pembahasan dan prosedurnya amat rumit alias tidak sederhana. Prof  Mahfud mencontohkan revisi Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang dibahas di Komisi III DPR.

Salah satu poin perubahan yang dibahas adalah masa jabatan hakim MK yang diwacanakan sembilan atau 10 tahun dalam satu periode.

“Sebenarnya sekarang ada sebuah RUU ya yang sudah selesai saya kira di Kementrian Kehakiman yang untuk jabatan hakim MK itu satu kali tapi 10 tahun atau sembilan tahun, itu RUU-nya. Tapi prosesnya panjang,” terang eks Menteri Kehakiman era Presiden Gus Dur ini.

Begitu juga soal perubahan durasi masa kepemimpinan presiden, menurutnya, harus melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD).

“Itu tentu seperti kata Prof Salim tadi, harus melalui amandemen UUD. Kalau melalui amandemen UUD tidak sederhana perdebatannya bisa panjang dan prosedurnya tidak sederhana,” ungkap anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Durasi masa jabatan Presiden, terang Prof. Mahfud, tak lepas dari pertimbangan kesepakatan para pemegang kekuasaan politik di parlemen serta para senator (DPD). Inilah yang membuat prosedurnya panjang dan tidak sederhana.

“Karena perubahan, kalau di UUD itu harus disebutkan pasal berapa yang akan diubah, diubah seperti apa, kenapa akan diubah. Pengusulnya sepertiga, serta butuh persetujuan nanti dua pertiga anggota MPR,” terangnya.

Masing-masing pilihan, memiliki nilai plus dan minus. Nilai positif dari jabatan presiden lima tahun, kata Prof. Mahfud, pergantian tampuk kepemimpinan nasional berjalan lebih cepat. Ini berlaku jika presiden terpilih tidak bagus kinerjanya. Sehingga, tak harus menunggu hingga delapan tahun untuk menggantinya.

Karena, di lain sisi, Prof. Mahfud mengingatkan, tidak gampang memberhentikan seorang presiden dalam sistem presidensil. Ada sejumlah prosedur yang sangat ketat yang harus dipenuhi.

“Artinya, kepemimpinan bisa berjalan lebih cepat, sebab kalau sekali jabatan delapan tahun atau sembilan tahun itu kalau ternyata pilihannya kurang tepat, kita harus menunggu lama,” ujarnya.

Sebaliknya, sisi buruk durasi jabatan presiden lima tahun adalah potensi presiden hanya bekerja selama tiga tahun dan peluang penyalahgunaan jabatan di sisa masa jabatan. Misalnya saja, presiden di tahun keempat dan kelima menggunakan kekuasaannya untuk kampanye serta memanfaatkan fasilitas negara. Dari sisi ini, delapan tahun jabatan presiden dalam satu periode, menjadi relevan.

“Orang bekerja hanya tiga tahun pertama. Biasanya tiga tahun pertama pada periode pertama itu bagus. Tapi memasuki tahun keempat sudah mulai kampanye, mulai tidak konsentrasi, koalisi mulai sendiri-sendiri. Ada juga kemungkinan menyalahgunakan jabatan dan kekuasasan, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara,” tandas Dewan Pembina MMD Initiative ini. (FMB)

Pos terkait