wiranto kivlan
Ilustrasi

Inisiatifnews – Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Kivlan Zen menggugat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Mantan Panglima TNI periode 1998-1999 itu digugat membayar Rp 1Triliun kepada Kivlan. 

Memangnya ada masalah apa lagi sih antara dua jenderal gaek ini? Ternyata, Kivlan ngungkit-ngungkit masa lalu. Gugatan yang diajukan Kivlan itu terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa alias Pam Swakarsa tahun 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Saat itu, Wiranto menjabat Panglima ABRI, sekarang Panglima TNI.

PAM Swakarsa adalah kelompok sipil bersenjata yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998. 

Selama bulan-bulan genting reformasi ini, Pam Swakarsa berkali-kali bentrok dengan para pengunjuk rasa yang menentang SI MPR. Kelompok ini juga bentrok dengan masyarakat yang resah dengan kehadiran mereka.

Digugat terkait kasus yang sudah lama berlalu itu, Wiranto tak ambil pusing. Sebab, dia yakin saat itu ia bekerja sesuai dengan tanggung jawab. 

“Yang penting kan profesional. Kerja bener untuk negara. Untuk kebaikan. Untuk keamanan. Siapa pun mau gugat, silakan saja,” ungkap Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin saat dimintai tanggapan.

Wiranto juga tak tahu menahu soal tuntutan ganti rugi biaya pembentukan Pam Swakarsa yang diklaim oleh Kivlan, belum dibayar. “Ganti rugi apa? Gugatan itu nanti kan berjalan. Tunggu saja,” kata Wiranto sambil tersenyum mendengar angka gugatan Rp 1 triliun.

Utang Sana Sini, Kivlan Gugat Rp 1 Triliun

Seperti diketahui, Kivlan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998, yang disebut pihak Kivlan, dibentuk atas instruksi Wiranto.

Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan, gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Agustus 2019. Sidang perdana akan digelar Kamis 15 Agustus 2019 nanti. Kliennya minta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Wiranto.

“Karena peristiwa itu, Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang hanya Rp 400 juta, padahal butuh Rp 8 miliar. Habis uangnya sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar,” ujar Tonin.

Dalam salinan gugatan yang beredar, Kivlan meminta ganti rugi materil yang terdiri dari; Pertama, menanggung biaya Pam Swakarsa dengan mencari pinjaman, menjual rumah, mobil dan mencari pinjaman total sebesar Rp 8 miliar. 

Dua, menyewa rumah karena telah menjualnya sampai dengan mendapatkan rumah lagi pada tahun 2018 dari bantuan Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Total biaya sewa Rp 8 miliar.

Selain itu, Kivlan meminta ganti rugi immateril, yakni: Pertama, menanggung malu karena utang Rp 100 miliar. Kedua, tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan dengan nilai Rp 100 miliar. 

Ketiga, mempertaruhkan nyawa dalam pembentukan Pam Swakarsa Rp 500 miliar. Keempat, dipenjarakan sejak 30 Mei 2019 Rp 100 miliar da  terakhir, mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 sampai dengan sekarang Rp 184 miliar. Total jenderal kerugian materil dan imateril Rp 1 triliun.

Selain itu, Tonin mengklaim, Presiden BJ Habibie katanya juga menyetujui kucuran dana untuk membentuk Pam Swakarsa sebesar Rp 10 miliar. Uang ini berasal dari dana non budgeter Badan Urusan Logistik (Bulog). 

Menurutnya, Kivlan sempat menagih dana tersebut saat pertemuan di kediaman Habibie. Dalam pertemuan, Habibie menegaskan ia sudah memberikan uang Rp 10 Miliar kepada Wiranto. 

“Seandainya tergugat tidak menyuruh penggugat untuk membuat pengamanan dalam bentuk PAM Swakarsa, maka rumah, mobil dan barang berharga tidak pernah dijual. Demikian juga nama baik dari tempat-tempat yang terjadi utang serta tidak perlu meminta dana bantuan dari berbagi pihak,” urai Tonin.

Buntut Ditolaknya Penangguhan Penahanan Kasus Makar

Mengapa baru sekarang diributkan? Tonin mengaku, sebenarnya kliennya telah menuntut Wiranto sejak peristiwa itu terjadi. Akan tetapi, tuntutan tidak dilayangkan melalui jalur hukum, melainkan melalui komunikasi pribadi. Selain itu, gugatan ini juga berkaitan dengan keputusan Wiranto yang ogah memberikan jaminan penangguhan penahanan atas Kivlan terkait kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api baru-baru ini.

“Dari dulu kan sudah ditagih, dari 1998, 1999 bertemu. Nah klien saya kan cuma staf waktu itu. Jadi susah kalau bertemu. Akhirnya pas bertemu, bicara, di media bicara, juga. Tapi tetap saja tidak ada penggantian dana. Penangguhan enggak boleh. Jadi sudah kepalang tanggung, ya sudah, tagih saja,” kata Tonin. (FMM)

space iklan