Gedung MPR DPR dan DPD RI.

Inisiatifnews – Jika kursi Ketua DPR hampir pasti milik Puan Maharani dari PDI Perjuangan, kursi Ketua MPR masih jadi rebutan banyak orang. PKB, Golkar, Nasdem hingga partai dari kamar sebelah, Gerindra, ingin mengirim kadernya duduk di kursi lembaga tinggi negara ini pada periode berikutnya.

Namun, belakangan Partai Nasdem, terang-terangan tak ngejar lagi kursi MPR 1. Partai besutan Surya Paloh ini nurunin harga, minimal masuk jadi pimpinan, Wakil Ketua.

Sekjen Nasdem Johnny G Plate mengakui, saat ini partainya tak mengincar kursi ketua. Hanya menyiapkan sosok untuk menduduki kursi Wakil Ketua MPR. Dikatakannya, Nasdem akan memberikan kursi Ketua MPR kepada partai dan figur yang berpengalaman dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Kalau dari Nasdem sendiri sudah menyepakati cukup menyiapkan salah satu pimpinan MPR. Tak perlu ketua. Ketuanya kami percayakan pada salah satu dari rekan koalisi nanti yang sudah berpengalaman dalam memimpin MPR,” ucap Johnny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019) kemarin.

Ia pun berharap paket pimpinan MPR 2019-2024 diputuskan lewat musyawarah mufakat. “Nasdem ingin paketnya solid. Pimpinannya selesaikan melalui resolusi mufakat atau resolusi konsensus,” harapnya.

Untuk diketahui, sejumlah partai memang menyodorkan nama-nama yang dijagokan menjadi pimpinan MPR. Partai Golkar menyodorkan nama Airlangga Hartarto, Aziz Syamsudin, Zainudin Amali, dan Agun Gunandjar Sudarsa dan nama lain untuk menjadi ketua MPR.

PDI Perjuangan yang mendorong agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945 juga menyatakan bakal memajukan calon, seperti Ahmad Basarah dan Yasonna Laoly. PKB dari awal menjagokan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sementara PPP mengajukan Sekjen Arsul Sani sebagai kandidat pimpinan. Tak hanya partai-partai koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Partai Gerindra pun mengajukan calon yakni Sekjennya Ahmad Muzani.

Pemilihan Musyawarah, Jangan Voting

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sesuai arahan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri, pemilihan Ketua MPR sebaiknya tidak dilakukan voting, melainkan musyawarah mufakat saja. Artinya, partainya tak punya harga mati, membuka peluang untuk musyawarah.

“MPR sebaiknya aklamasi atau secara musyawarah mufakat. Nanti ada kompromi dengan unsur parpol dari koalisi. Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga pesatuan bangsa, Insyaallah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat,” kata Basarah saat berbincang.

Bahkan, partainya membuka peluang kursi Ketua MPR diisi dari kamar sebelah, Koalisi Adil Makmur. Syaratnya mau mengusung agenda amandemen terbatas UUD 1945. Sepakat untuk mengembalikan badan tersebut sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“PDI Perjuangan menginginkan lima orang pimpinan MPR, berdasarkan perintah UU MD3 yang sekarang, itu adalah figur-figur dan partai-partai politik yang sepakat dengan agenda itu,” kata Basarah.

Gerindra Pasif, Golkar Agresif

Sedangkan Wakil Ketua Partai Gerindra Edhy Prabowo mengakui pihaknya tak terlalu memikirkan kursi Ketua MPR RI. Edhy juga mengaku, partainya tidak perlu proaktif melakukan lobi dengan partai lain untuk ini.

“Kami tetap komunikasi dan terbuka dengan semua partai. Tapi MPR masih jauh. Semua partai berpeluang menjadi Ketua MPR, tidak ada keterbatasan siapa yang berhak. Yang menentukan adalah di forum,” kata Edhy kepada wartawan, kemarin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto optimistis kadernya akan menjadi Ketua MPR.
Menurut Airlangga, pembahasan soal ini sudah dilakukan dan dia mengklaim telah mendapat persetujuan berbagai partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus menambahkan, kecil kemungkinan bagi PDI Perjuangan mendapatkan kursi Ketua MPR. Soalnya, sudah dapat jatah Ketua DPR.

Sementara Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, kursi Ketua MPR harus menjadi milik Golkar. Apalagi Golkar menjadi partai kedua peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP. “Haruslah, partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi ketua MPR,” kata Aburizal secara terpisah di Kantor DPP Golkar.

Kewenangan Bertambah, MPR Seksi Jadi Rebutan

Pengamat Politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai melihat kontselasi politik saat ini, Partai Golkar kemungkinan besar yang akan berhasil merebut kursi MPR 1.

Partai koalisi, sambung Adi, pasti akan membahas asaz proporsionalitas dan juga sharing power. Jika DPR otomatis dari PDI Perjuangan dan Ketua MPR dipastikan masih dari koalisi Jokowi-Ma’ruf, maka melihat jumlah kursi diperoleh di DPR, Golkar partai terkuat dan paling berpeluang menggantikan kursi yang saat ini diduduki Zulkifli Hasan.

“Sekalipun Gerindra gabung. Kalau mau, catatannya, Golkar harus legowo. Tapi Golkar kan masih ngotot. Jadi sejauh ini Golkar paling berpeluang memajukan kadernya menjadi Ketua MPR,” terang Adi Prayitno.

Dia melihat, posisi Ketua MPR saat ini sangat seksi. Ke depan, kewenangan MPR akan bertambah. Apalagi melihat wacana keinginan amandemen terbatas tentang haluan negara. “Tapi yang paling penting, Ketua MPR diproyeksikan untuk 2024 juga. Banyak kanal yang bisa dikapitaliasai. Ini juga untuk memaintenance menuju 2024,” punkasnya. (INI)

space iklan