Mahfud MD : Indonesia Negara Berketuhanan, Bukan Negara Agama Tertentu

  • Whatsapp
gerakan suluh kebangsaan
Gerakan Suluh Kebangsaan di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Prof Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya sangat tidak sepakat dengan istilah NKRI bersyariah yang disuarakan oleh sekelompok kalangan tertentu itu.

Menurut Mahfud, Indonesia tanpa dikatakan atau ditambahkan istilah syariah pun sudah melaksanakan sesuai ‘syariah’.

Bacaan Lainnya

Bahkan dalam pengakuannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengaku pernah berdialog dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres RI Jusuf Kalla terkait dengan negara Indonesia. Dan berdasarkan dialog tersebut, Mahfud menyebutkan bahwa para tokoh itu beranggapan jika Indonesia adalah negara berketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama tertentu.

“Kita sering dialog pikirannya sama negara ini nyaman, aman harus dipelihara bersama-sama sebagai negara kebangsaan, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan beragama tertentu, tapi berketuhanan Yang Maha Esa sehingga seluruhnya harus rukun dan damai,” kata Mahfud, di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).

Dan ia juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sudah islami meskipun bukan negara Islam dalam menjalankan sistem bernegaranya.

Islami yang dimaksud adalah mengandung nilai-nilai kebaikan, toleran, tidak sewenang-wenang, tidak korupsi sehingga tidak suka melanggar hukum, tidak merusak lingkungan.

Dengan alasan itulah, Mahfud memiliki dasar mengapa dirinya tidak sepakat dengan istilah NKRI bersyariah itu, karena tanpa istilah tersebut Indonesia sejatinya sudah sangat bersyariah.

“Sehingga saya katakan kalau ada ide Indonesia bersyariah, itu berlebihan, karena di Indonesia ini tanpa dikatakan pun sudah bersyariah. Bersyariah dalam arti mengikuti ajaran Islam yang tulus toleran, bersahabat, melindungi HAM, menegakkan hukum, memilih pemimpin yang adil, itu lah bersyariah namanya. tidak usah disebut bersyariah,” kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Dia mengibaratkan penyebutan istilah Indonesia bersyariah dengan pedagang ikan yang memasang plang di pasar ikan. Menurutnya, para pembeli sudah tahu pedagang tersebut akan menjual ikan, tanpa harus menuliskan label ‘menjual ikan’.

“Karena kalau Anda menyebut Indonesia bersyariah itu sama dengan memasang plang kami menjual ikan padahal sudah di dalam pasar ikan. Pasti yang dijual ikan, sudah dtulis bahwa Anda penjual ikan, ini pasar ikan, itu berlebihan. Bagi orang tertentu itu menimbulkan emosi yang salah. Padahal dari sudut konsep itu berlebihan,” ungkapnya.

“Sudah tidak perlu itu dikatakan Indonesia bersyariah, karena itu (Indonesia) dasarnya dan semangatnya sudah syariah,” sambung Mahfud.

Perlu diketahui bahwa sekelompok ulama 212 telah mengeluarkan delapan rekomendasi Ijtimak Ulama IV di LORIN Hotel Sentul Bogor pada tanggal 5 Agustus 2019.

Salah satu dari poin yang ditelurkan itu, mereka menyepakati untuk mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Tepatnya yakni berada di poin rekomendasi nomor 3.6.

“Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara,” demikian bunyi poin tersebut.

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait