KPA Kecam Sikap Represif Polri Saat Aksi Buruh di Senayan

  • Whatsapp
IMG 20190816 WA0175
Massa dari KASBI saat berunjuk rasa di bawah fly over JCC Senayan Jakarta.

Inisiatifnews – Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menyatakan kecamannya terhadap aksi represif anggota Polri terhadap elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) di kawasan Senayan, Jakarta.

Apalagi dalam kasus penghadangan aksi tersebut, Polri juga kedapatan melakukan aksi intimidatif terhadap awak media yang tengah meliput.

Bacaan Lainnya

“sebagai bagian dari koalisi GEBRAK, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan mengecam keras tindakan represif polisi dan TNI terhadap kaum buruh dan jurnalis saat melakukan peliputan aksi,” kata Dewi dalam siaran persnya, Jumat (16/8/2019).

Baginya, sikap represif dari aparat Polri itu merupakan preseden buruk dan harus mendapatkan penyikapan yang tegas dari pemerintah pusat.

“Pemerintah wajib menindak tegas tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan aparat keamanan,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, buruh GEBRAK yang didominasi oleh massa dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) pimpinan Nining Elitos mendesak agar pemerintah pusat tidak melakukan revisi terhadap UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apalagi hanya memandang masukan dari elemen pengusaha semata dan tidak mengakomodir suara kaum buruh dalam regulasi itu.

Dewi juga melihat, bahwa revisi UU Ketenagakerjaan ini akan semakin memperkuat kesewenangan pihak perusahaan dan memperlemah posisi para pekerja dan kaum buruh, karena, (1) Pengusaha diberi keleluasaan dengan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang; (2) Kuatnya wacana penghapusan atau mengurangi pesangon buruh secara drastis, dan (3) Menurunkan daya tawar buruh secara signifikan melalui perluasan sistem kontrak.

Namun sayangnya, upaya kritik dari elemen buruh tersebut justru mendapatkan intimidasi dan tindakan represifitas dari aparat keamanan.

Bagi Dewi Kartika, sikap aparat keamanan itu justru memberikan gambaran betapa pemerintah pusat memiliki kuping yang sangat tipis alias anti terhadap kritik.

“Tindakan tersebut memperlihatkan sikap rezim pemerintahan yang anti-kritik dan semakin mengarah kepada pemerintahan yang otoriter,” terangnya.

“Hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi yang menjamin dan melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, baik secara tertulis maupun melalui unjuk rasa dengan turun ke jalan,” imbuh Dewi.

Lebih lanjut, Dewi juga menyampaikan bahwa aksi sejenis yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat kecil juga banyak terjadi.

“Penghadangan dan tindakan represif ini bukanlah kali pertama dilakukan aparat keamanan terhadap gerakan buruh. Sebelumnya, massa aksi buruh dihadang ketika hendak menyampaikan pendapat dalam perayaan Hari Buruh 2017. Juga penangkapan terhadap terhadap 11 Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina pada bulan Maret lalu,” tutur Dewi.

IMG 20190816 WA0120
Aliansi buruh dari Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) tolak revisi UU Ketenagakerjaan.

Perlu diketahui bahwa beberapa elemen buruh dari aliansi Gebrak sempat dibawa ke Polda Metro Jaya karena mencoba melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kawasan kantor TVRI Senayan. Dan berdasarkan informasi, beberapa orang sudah dilepaskan namun masih 9 orang yang ditahan.

Maka dari itu, Dewi pun mendesak agar Polri segera membebaskan anggota buruh yang masih ditahan itu.

“Pemerintah segera membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap secara sepihak dan menolak pendekatan-pendekatan militerisme oleh negara dalam merespon aspirasi warga negara,” tuntutnya.

Terakhir, Dewi juga meminta agar pemerintah tidak tipis kupingnya ketika mendapatkan kritikan dari rakyatnya. Termasuk untuk tidak melakukan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan yang dianggapnya malah semakin menyengsarakan kaum buruh di Indonesia.

“Pemerintah segera membatalkan revisi UU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak terhadap nasib para pekerja dan buruh,” tegas Dewi.

“Pemerintah wajib menjalankan kebijakan yang berpihak terhadap nasib kaum buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin kota,” tutupnya. []

Pos terkait