GP Ansor Cs Dorong Penyelesaian Konflik Papua dengan Dialog

  • Whatsapp
PAPUA
Ilustrasi.

Inisiatifnews – Konflik Papua pasca insiden rasisme di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu yang lalu tampaknya masih menegangkan. Dan menyikapi kondisi tersebut, beberapa organisasi keagamaan nasional pun menyampaikan sikapnya.

Salah satunya adalah Gerakan Pemuda Ansor. Organisasi sayap dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengedepankan dialog.

Bacaan Lainnya

“Persoalan Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan dialog yang mengedepankan asas kemanusiaan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya,” kata Ketum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Minggu (1/9/2019).

Ia juga meminta kepada semua stakeholder untuk bisa menahan diri dan menangkal berbagai potensi penyebaran provokasi dan berita bohong di kalangan masyarakat.

“Meminta kepada setiap komponen masyarakat Papua melalui tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah, untuk dapat saling menenangkan diri dan tidak terprovokasi oleh isu apapun, karena proses hukum terkait diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sedang berjalan,” ujarnya.

Dalam rilis yang sama, Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto meminta kepada semua masyarakat untuk menahan diri agar tidak menyebarluaskan informasi yang tidak jelas kepada masyarakat. Kondisi ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas nasional.

“Meminta kepada setiap komponen masyarakat Indonesia di manapun berada agar tidak menyebarkan konten-konten negatif yang dapat memanaskan situasi di Papua, Papua Barat, maupun di tempat lainnya,” kata Sunanto.

Kemudian, pria yang karib disapa Cak Nanto itu juga mendesak penegakan hukum yang tegas dalam kasus Papua tersebut.

“Mendesak pemerintah mengungkap dan mengusut tuntas semua pelaku tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (pelaku maupun aktor intelektual),” ujarnya.

“Serta memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku, baik dari pihak aparat maupun organisasi masyarakat, dan proses hukumnya dilakukan dengan transparan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ketua Umum DPP Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa dalam rilis yang sama pula ikut bersuara agar pemerintah pusat melakukan upaya persuasif untuk menyelasaikan persoalan Papua, bukan malah melakukan upaya pengerahan militer.

“Meminta pemerintah melakukan pendekatan dialog dan bukan militeristik dalam penyelesaian persoalan di Papua. Sekaligus juga menyelesaikan persoalan HAM yg selama ini telah terjadi di Papua sebagai bentuk keseriusan pemerintah membangun rasa keadilan dan kesetaraan sesama anak bangsa,” kata Karolin.

Lebih lanjut, Karolin juga mengharapkan pemerintah membentuk sebuah badan kerja khusus yang bertujuan untuk mendampingi para Mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di daerah.

“Menyerukan kepada pemerintah agar dibentuk Unit Kerja Khusus yang terdiri dari unsur lembaga pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan organisasi kepemudaan yang bertanggungjawab melakukan pendampingan kepada siswa dan mahasiswa Papua yang melanjutkan studi di luar Papua,” harapnya.

Terakhir, Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik meminta kepada semua organisasi kepemudaan dan keagamaan agar dapat bersinergi untuk bersama-sama mewujudkan kembali persatuan dan kesatuan di tengah-tengah persoalan Papua.

“Meminta kepada pengurus daerah dan cabang GAMKI, Pemuda Katolik, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah di Papua dan Papua Barat untuk dapat saling berkoordinasi dengan semua stakeholder di daerah serta membangun dialog dan doa bersama agar kedamaian dapat terwujud kembali di tengah masyarakat Papua dan Papua Barat,” tutupnya. []

Pos terkait