Manfaat Pindah Ibu Kota, Pertumbuhan Ekonomi Merata

  • Whatsapp
IMG 20190907 WA0021
Keterangan Foto: Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karuniana Dianta A Sebayang (Tengah), Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Nurun Najib (Kanan), Aktivis CIPA (Kiri).
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Rencana pemindahan ibu kota masih terus menuai pro dan kontra. Sejumlah akademisi menyebut, pindah ibu kota lebih banyak mendatangkan manfaat, ketimbang mudharat yang kerap disampaikan oleh sejumlah pihak.

Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Karuniana Dianta A Sebayang mengatakan rencana pemindahan ibu kota dapat memberikan pemerataan perekonomian. Menurutnya, ihwal pemindahan ibu kota telah sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila pada sila kelima.

Bacaan Lainnya

“Alasan ibu kota pindah secara fundamental adalah pancasila, sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi,” ujar Karuniana Dianta A Sebayang saat diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) dengan tema “Boyogan Ibu Kota: Persiapan dan Dampaknya” di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur Jakarta, Sabtu (7/9/2019). 

Selain Karuniana, hadir pula Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Nurun Najib.

Kurnia, sapaan akrab Karuniana Dianta A Sebayang menerangkan, wacana pindah ibu kota telah lama bergulir. Bahkan, dia mengatakan, pemindahan ibu kota sudah pernah dilakukan.

“Masalah perpindahan ibu kota adalah itu biasa saja. Ibu kota sudah pernah pindah ke Yogya dan Bukit Tinggi,” ungkap dia. 

Kurnia menjelaskan, banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum melakukan pemindahan ibu kota. Pemilihan ibu kita, lanjut dia, juga dipertimbangkan berdasarkan sejumlah kereteria.

“Alasannya, risiko bencana alam minim, pemerataan jumlah penduduk dan ekonomi, persediaan air. Tapi narasainya bukan karena Jakarta, namun masalah negara,” kata dia.

Sejauh ini, Wasekjen Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini menyatakan, Jakarta masih mendominasi perputaran ekonomi Indonesia. Sehingga, dengan perpindahan ibu kota, perekonomian akan lebih merata.

“Peningkatan ekonomi ibu kota baru dapat mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM),” ujarnya.

Sedangkan akademisi UNUSIA Nurun Najib menerangkan rentetan rencana pemindahan ibu kota mulai dari masa penjajahan Belanda hingga pemerintahan saat ini. Tahun 1801-1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pernah berencana memindahkan ibu kota ke Surabaya dan Bandung.

Kemudian pada zaman Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno juga pernah merencanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Pada tahun 1957, Soekarno menindaklanjuti dengan Undang-Undang Darurat Nomer 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. 

“Sukarno juga pernah membentuk tim pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian, Suharto mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jonggol tahun 1997,” kata Najib. 

Tak sampai berhenti di situ, Najib yang juga Wakil Direktur CIPA itu mengatakan, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membentuk tim khusus untuk memindahkan ibu kota. Namun, wacana tersebut tak terrealisasi hingga akhir jabatannya.

“SBY juga pernah merencanakan pemindahan ibukota. Jokowi menseriusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim),” ujarnya. 

Najib menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) nasional masih didominasi pulau Jawa. Kontribusi PDB nasional disumbang pulau Jawa 58 persen. Sedangkan 28,5 persen Jabodetabek. Sisanya kontribusi di luar Jawa. Sehingga, dengan pemindahan ibu kota diharapkan dapat meratakan perekonomian secara nasional. 

Selain itu, pemindahan ibu kota juga dapat mengatasi sejumlah dampak. Mulai dari dampak sosial hingga dampak lingkungan.

“Pemindahan ibu kota juga bagian dari upaya penyeimbangan antara subsistem sosial, subsistem alam dan sub-sistem buatan,” pungkasnya. (FMM)

Pos terkait