Kalau Mau Atur Penyadapan, Kenapa Cuma KPK?

  • Whatsapp
Biro Hukum Rasamala Aritonang saat berdiskusi tentang RUU KPK dengan peneliti ICW Kurnia Ramadhana. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang menyampaikan bahwa tidak bisa dijadikan alasan mendasar soal pengawasan penyadapan dalam melakukan revisi UU KPK.

Karena menurutnya, persoalan penyadapan bukan hanya ada di instansi KPK saja, bahkan beberapa instansi pemeritah lainnya juga melakukan penyadapan seperti Polri, BIN, TNI dan lain-lain.

Bacaan Lainnya

“Yang lakukan penyadapan bukan hanya KPK, kalau mau diatur ya diatur sama dong,” kata Rasamala di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

“Jadi aneh kalau hanya KPK yang diawasi dalam konteks penyadapannya,” imbuhnya.

Bagi Rasamala, persoalan pengawasan terhadap KPK tidak perlu dibentuk dewan pengawas khusus. Apalagi fungsinya salah satunya adalah pemberian ijin untuk kinerja KPK salah satunya adalah progres penyadapan.

Karena sejauh ini menurut Rasamala, KPK sudah memiliki unsur pengawas sendiri yakni masyarakat luas. Bahkan dalam regulasi yang saat ini berjalan, KPK wajib melaporkan kinerjanya kepada Presiden, DPR dan PPATK.

Dan terkait dengan usul DPR untuk membentuk Dewan Pengawas KPK, Rasamala menduga DPR tengah menunjukkan bahwa mereka gagal dalam segi pengawasan tersebut.

“KPK diawasi langsung oleh publik, DPR, Presiden dan PPATK. Kalau mau pengawasan ya jalankan saja pengawasan mereka dengan baik,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan umum negara Indonesia saat ini adalah maraknya perilaku tindak pidana korupsi. Karena dengan adanya para koruptor tersebut, kekacauan terjadi di berbagai sektor.

Maka dari itu, ketika Revisi UU KPK dibahas dan disahkan, maka peran KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi akan lemah.

“Akar masalah kita negara selama ini adalah korupsi. Kita nilai revisi UU KPK melemahkan KPK,” tutupnya.

Perlu diketahui bahwa dalam pasal 15 poin (c) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa KPK berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan untuk Presiden Joko Widodo, DPR RI dan BPK. []

Pos terkait