Tokoh Bangsa Lintas Iman Harap Pendekatan Dialog Damaikan Papua

  • Whatsapp
147106 tokoh lintas iman minta pemerintah ciptakan perdamaian abadi di papua 7g3 highres
Foto : Istimewa
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Sejumlah tokoh bangsa lintas iman untuk Papua Damai melakukan pertemuan di kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, tampak beberapa tokoh yang hadir pada kesempatan itu adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj, Sekjen PBNU Hilmy Faishal Zaini, Pendeta Gomar Gultom, anggota Konferensi Wali Gereja (KWI) Romo Heri Wibowo, Franz Magnis Suseno, Biro Papua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Ronald Rischardt, koordinator nasional GUSDURian Network Indonesia (GNI) Alissa QM. Wahid dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Bacaan Lainnya

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, tokoh yang berkumpul tersebut memohon kepada pemerintah agar menangani masalah Papua secara profesional.

“Kami meminta jalinan dialog yang sudah dibangun sejak lama dan diinisasi oleh Presiden RI Keempat, KH. Abdurrahman Wahid, yang salah satunya mengembalikan nama Papua dari Irian Jaya, harus terus dirawat dan dijadikan bekal serta komitmen kebangsaan bersama menuju terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Papua adalah kita dan kita adalah manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat,” kata Said Aqil, Senin (9/9/2019).

Atas dasar hal-hal tersebut Tokoh Bangsa Lintas Iman untuk Papua damai bergandengan tangan, berkumpul bersama dan menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian hams diletakkan sebagai puncak dan mjuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan.

Kedua, mendorong Pemerinmah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam mcnciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militaristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk.

Ketiga, meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat.

Keempat, memima kepada Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaram dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.

Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekaran musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang.

Kelima, meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan parnyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai.

Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial. []

Pos terkait