Abraham Samad Nilai Revisi UU KPK Dagelan DPR untuk Lemahkan Pemberantasan Korupsi

  • Whatsapp
Abraham Samad
Eks Ketua KPK, Abraham Samad saat menyampaikan pemaparannya. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan dengan tegas untuk menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Banyak poin yang menurutnya terkesan mengada-ada dan sangat berpotensi bertujuan untuk mengebiri lembaga antirasuah seperti ini dalam draft Revisi UU KPK usulan DPR RI itu. 

Bacaan Lainnya

Misalnya, masuknya unsur Dewan Pengawas (Dewas) yang dinilainya aneh dan tidak tepat. Apalagi keberadaan Dewan Pengawas dikaitkan dengan perizinan penyadapan. Padahal, dalam hal penyadapan, sudah ada mekanisme kontrol yang ketat. 

“Tahapan penyadapan itu mulai dari satgas dinaikkan ke Direktorat Penyelidikan lalu ke Deputi Penindakan, lalu kepada lima pimpinan. Setelah semua ini disetujui, penyadapan baru dijalankan. Jadi tak mungkin ada penyadapan liar,” ujar Abraham Samad dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (10/9/2019). 

Diskusi panel dalam rangkaian Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini mengangkat tema Mengawal Integritas Pimpinan KPK bersama Bivitri Susanti, dan aktivis Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar serta Oce Madril.

Samad tegas menolak Dewan Pengawas. Dia curiga, Dewan Pengawas tidak memiliki tujuan mengontrol KPK dari penyalahgunaan wewenang. Keberadaannya justru melemahkan KPK. Apalagi merupakan unsur luar yang mengatur KPK. 

“Dewan Pengawas itu seperti makhluk dari luar angkasa. Tiba-tiba sok mengatur. Di KPK sudah ada mekanisme internal yang kuat dan ketat. Tak perlu lagi itu,” tegasnya.

Serupa, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar mendesak revisi UU KPK wajib ditolak. Sebab, melanggar UU 12 Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Prof Uceng, sapaan akrab Zainal Arifin Mochtar menilai, prosedur usulan revisi tak melalui mekanisme pembentukan UU. Apalagi usulan ini di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. 

“Revisi UU KPK ini didorong DPR, padahal masa tugasnya tersisa hanya 10 hari. Bayangkan kualitas macam apa yang ditawarkan DPR. Dala. sejarah revisi UU tak ada yang secepat ini, kecuali UU MD3 yang hanya 3 hari. Inilun karena kepentingan politik,” ungkap Prof Uceng.

Saat ini, tandas Prof Uceng, keputusan melanjutkan revisi UU KPK ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diingatkannya, Presiden pernah menolak Revisi UU KPK pada 2017 silam. Artinya, Presiden dimintanya konsisten dengan menolak revisi kali ini.

“Kami desak Presiden tidak mengirimkan surat presiden untuk membahas revisi UU KPK. Kalau tetap dikirimkan juha, ada apa? Pasti ada kepentingan. Karena ingat, Presiden Jokowi pernah menolak revisi UU KPK pada 2017 lalu,” imbaunya. (MBK)

Pos terkait