IPW Beberkan Borok KPK ke Komisi III DPR

  • Whatsapp
IMG 20190910 220907
IPW bersama Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas) dan Relawan Indonesia Bersatu menghadiri gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI. [foto : Istimewa]
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Indonesian Police Watch (IPW) akan membeberkan sejumlah kebobrokan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komisi III DPR.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, Komisi III sebagai mitra kerja KPK harus segera mengevaluasi kinerja lembaga adhoc yang sudah berjalan selama 17 tahun itu.

Bacaan Lainnya

“Kami akan menjelaskan borok-borok KPK. Kami meminta agar dievaluasi,” kata Neta, jelang Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat sipil berkaitan dengan uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Untuk itu, kata Neta, pihaknya akan mendorong agar komisi yang membidangi hukum itu segera memilih lima dari 10 Capim KPK yang akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Selain memahami kebobrokan KPK, Neta berharap, pimpinan lembaga antirasuah itu ke depan memiliki pengalaman dan keberanian dalam memberangus tindak kejahatan korupsi di Tanah Air.

“Kemudian kita mendorong agar segera dipilih lima dari 10 Capim KPK yang berpengalaman. Kita berharap ketua KPK yang berpengalaman dan mengerti borok-borok KPK,” tandasnya.

IPW juga mendukung revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Neta menuding KPK penuh kebobrokan sehingga harus dibenahi.

“Belakangan orang-orang KPK semakin bersikap semau gue dan harus dibenahi. KPK lebih seperti lembaga pemadam kebakaran, padahal misi utama KPK adalah pencegahan,” kata dia.

RDPU Komisi Hukum DPR terkait seleksi capim KPK ini hanya dihadiri oleh tiga kelompok masyarakat sipil, yakni IPW, Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas), dan Relawan Indonesia Bersatu.

Ketiga kelompok ini bersuara senada, yakni membela hasil kerja Pansel Capim KPK, mendukung DPR segera memilih pimpinan KPK baru, dan mendukung revisi UU KPK.

Kelompok masyarakat sipil yang selama ini getol menyuarakan antikorupsi dan menolak upaya pelemahan terhadap KPK, seperti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International malah tak hadir.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan, pihaknya sebenarnya telah mengundang kelompok masyarakat sipil untuk hadir di RDPU ini. Namun, hanya yang mengkonfirmasi akan hadir yang dikirimi undangan oleh Sekretariat Komisi Hukum DPR. []

Pos terkait