Antasari Azhar Nilai Langkah Agus Rahardjo Cs Salah Kaprah

  • Whatsapp

Inisiatifnews – Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar menyayangkan sikap Agus Rahardjo bersama dengan Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarief yang melepaskan tanggungjawabnya mengelola lembaga antirasuah itu.

Justru sikap pengembalian mandat pengelolaan KPK kepada Presiden itu dinilainya adalah langkah yang salah kaprah, dan malah membuat stigma negatif menyasar kepada tiga pimpinan KPK periode 2015-2019 itu.

Bacaan Lainnya

“Saya atas nama mantan Ketua KPK saya sangat menyesalkan sikap seperti itu,” kata Antasari seusai di rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung, Sabtu (14/9/2019).

“Seharusnya kondisi KPK seperti ini, ada masalah internalnya, banyak yang mengkritisi, seharusnya KPK menjaga pimpinan ini. Bukan berarti mundur dan menyerahkan kepada presiden. Ini tindakan yang tidak dewasa, tindakan yang tidak gentleman,” imbuhnya.

Menurut dia, seharusnya para pimpinan tersebut tetap bertahan dan menjaga nama baik lembaga maupun SDM, meskipun ada gangguan yang datang. Dan bukannya bersikap cengeng.

Terkait revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Antasari mendukung langkah tersebut. Apalagi sudah menjadi keputusan presiden. Revisi tersebut diyakini akan lebih memperkuat KPK dalam menangani kasus korupsi.

“Ini sudah keputusan presiden kok, presiden setuju revisi,” katanya.

Dengan revisi UU KPK, dikatakannya, nanti lebih memiliki kepastian hukum. Presiden Jokowi, kata dia, tidak semua menyetujui usulan merevisi UU KPK. Hal itu menunjukkan komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi.

“Jangan disalah artikan niatan Jokowi menyetujui revisi UU KPK sebagai upaya melemahkan lembaga antirasuah. Saya melihat revisi itu akan menjadikan KPK menjadi lebih kuat,” katanya lagi.

Mengenai poin penyadapan, menurut Antasari hal tersebut memang diperlukan, namun tetap harus diawasi oleh dewan pengawas. Sehingga tidak perlu melibatkan pihak eksternal.

“Penyadapan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Itu hanya bisa dilakukan setelah ada surat perintah penyelidikan. Ini biasa dilakukan semasa saya menjabat ketua KPK,” katanya. []

Pos terkait