Mahfud MD
Foto : Istimewa

Inisiatifnews – Pakar hukum tata negara, Prof Mohammad Mahfud MD menilai bahwa sikap tiga ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarief dan Saut Situmorang yang menyatakan menyerahkan pengelolaan Komisi KPK ke Presiden adalah salah secara regulatif.

Menurutnya, para Ketua KPK adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan memimpin berdasarkan hasil seleksi formal, bukan orang yang ditunjuk untuk memimpin atau mengelola lembaga antirasuah atau yang biasa disebut mandataris.

“Kalau mandataris itu kalau di dalam ilmu hukum artinya orang yang diberi tugas oleh pejabat tertentu tetapi yang bertanggungjawab adalah pejabat yang memberi tugas. Sehingga yang diberi tugas itu disebut mandataris,” ujar Mahfud di Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Contohnya, sebelum tahun 2002, Presiden adalah mandataris MPR. Karena presiden ditugaskan oleh MPR dan yang bertanggung jawab atas semua itu kepada rakyat adalah MPR, maka presiden bisa mengembalikan mandatnya kepada MPR.

Baca juga :  Mahfud MD: Syarat Indonesia Adil dan Makmur Adalah Kebersatuan

“Tetapi dalam hal ini KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tidak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” tandasnya.

Di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, seorang pejabat diberhentikan bukan karena mengembalikan mandat atau dicabut mandatnya. Namun karena penyebab lain, di antaranya karena pensiun, meninggal dunia, atau karena mengundurkan diri.

Jadi ketika Agus Rahardjo dan dua ketua KPK lainnya sudah tidak mau mengemban amanat sebagai Ketua KPK, maka solusinya bukan mengembalikan mandat melainkan mengundurkan diri.

“KPK itu bukan mandataris siapapun, sehingga KPK adalah lembaga independen meskipun ada di lingkaran kepengurusan eksekutif tetapi bukan bawahan pemerintah. Lembaga independen itu bisa saja di lingkungan eksekutif tetapi bukan bawahan pemerintah,” ujar Mahfud.

Baca juga :  Mahfud MD : Ubah UU Pakai Perppu Bisa, Pakai PP atau Perpres Tidak Bisa

Perlu diketahui, bahwa pada hari Jumat (13/9) malam lalu, Agus Rahardjo bersama Saut Situmorang dan Laode M Syarief didampingi Juru bicara KPK Febri Diansyah melakukan konferensi pers.

Dalam poin terakhir, Agus sebagai Ketua KPK menyatakan mengembalikan pengelolaan KPK kepada Presiden karena protesnya tergahap Revisi UU KPK oleh DPR RI.

“Kami pimpinan yang merupakan penanggungjawab tertinggi di KPK dengan berat hati pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2019 kami menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Agus. []

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia