Sambangi KPK, PBHMI MPO Tolak Revisi UU KPK

  • Whatsapp
Zuhad Aji Firmantoro
Ketua Umum PBHMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro dan jajaran pengurusnya di gedung KPK. [foto : Inisiatifnews]
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Beberapa orang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) MPO menyambangi gedung KPK untuk menyampaikan sikapnya terhadap dukungan mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurutnya, adanya revisi UU KPK yang akan dibahas dan disahkan oleh DPR RI periode saat ini memiliki muatan untuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

Bacaan Lainnya

“Kami hari ini silaturrahmi dengan KPK karena kami dengar latanya ada pelemahan KPK. Kami sampaikan dukung kami pada KPK dengan seluruh alat kelengkapan yang ada di dalamnya,’ kata Ketua Umum PBHMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Kemudian ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini kepercayaan publik terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi. Karena dasar itulah, ia menilai bahwa semua pihak perlu untuk membentengi KPK dari upaya pelemahan yang disebutakanya itu.

“KPK masih punya kepercayaan publik tinggi, wajib kita dukung apapun situasi dan kondisinya,” ujarnya.

Pelemahan KPK yang dimaksud Zuhad adalah adanya revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Bagj Zuhad, saat ini revisi terhadap dasar regulatif kinerja KPK itu terkesan memiliki unsur dipaksakan. Hal ini lantaran dalam upaya perubahan UU itu, DPR terkesan abai terhadap pendapat publik dan tergesa-gesa.

“Soal Revisi UU KPK, kami nilai ada kejanggalan proses berlangsung karena terkesan tergesa-gesa dan cenderung abai dari pendapat publik,” kata Zuhad.

“Perubahan UU boleh, tapi bagi kami saat ini revisi UU KPK kita tolak bukan menolak selamanya hanya kami tolak prosesnya karena banyak yang perlu dicurigai,” imbuhnya.

Maka dari itu, Zuhad bersama dengan jajarannya di kepengurusan PBHMI MPO menolak dengan tegas upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK itu.

“Kami PBHMI MPO tolak revisi UU KPK dan mudah-mudahan pak Jokowi dan anggota dewan mendengarkan ini dan membatalkan pembahasan Revisi UU KPK,” tegas Zuhad.

Terakhir, ia juga menyerukan kepada seluruh organisasi kepemudaan untuk ikut dalam upaya menjaga agar KPK tidak dilemahkan.

“Kita serukan seluruh OKP untuk ikut mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK,” tutupnya. []

Pos terkait