Waduh, Dua Pimpinan KPK Ini Beda Suara Soal Revisi UU KPK

  • Whatsapp
komisioner kpk 2015 2019
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Hari ini Komisi III DPR RI telah mengesahkan Revisi UU KPK menjadi Undang-undang. Beberapa komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menolak. Namun ada juga yang justru menerima.

Dia adalah Basaria Panjaitan. Wakil Ketua KPK itu justru menyambut baik hasil revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna oleh DPR RI tersebut.

Bacaan Lainnya

Ia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya menerima apapun hasil keputusan DPR yang tertuang dalam revisi UU tersebut.

“Kalau sudah disahkan, sudah Paripurna, kita ikut,” kata Basaria yang juga jenderal bintang dua kepolisian ini, saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Walaupun Basaria menerima, namhn Wakil Ketua KPK lainnya yakni Laode M Syarif menolak.

Menurut Laode, disahkannya revisi UU KPK justru akan memperlemah penindakan sejumlah kasus-kasus korupsi yang akan dan sedang ditangani KPK.

Laode mengungkapkan, dirinya mendapatkan informasi dari seorang ‘Hamba Allah’ terkait isi dari draft revisi UU KPK itu. Sebab, hingga saat ini dirinya belum menerima dan mengetahui isi dari draft yang sudah disahkan itu.

“Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’ (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK,” kata Laode.

Dijelaskan Laode, beberapa poin dalam revisi UU KPK yang telah disahkan itu banyak sekali perubahan drastis dalam tubuh lembaga antirasuah. Mulai dari peran seorang komisioner KPK yang tak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum hingga soal Dewan Pengawas (DP) dan penggeledahan harus seizin DP.

“Pertama, Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum. Kemudian, penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin Dewan Pengawas,” tutur Laode.

Selain itu, Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden dan Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK. Selanjutnya, soal status Kepegawaian KPK yang berubah Drastis dan harus melebur menjadi ASN.

“Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu ‘independensi’ KPK dalam mengusut suatu kasus,” tegas Laode.

Kemudian, lanjut Laode, masih banyak lagi hal-hal yang lebih detil lagi yang masih diteliti oleh KPK. Secara umum Laode menilai bahwa revisi UU KPK melemahkan hal penindakan yang dilakukan oleh KPK.

“Sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK,” demikian Laode. []

Pos terkait