Presiden Tak Intervensi Hukum Menpora

  • Whatsapp
imam nahrawi
Presiden Joko Widodo dan Imam Nahrawi. [foto : twitter/imam_nahrawi]

Inisiatifnews – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, bahwa ditetapkannya status tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga (Mepora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam skandal dugaan suap hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukti bahwa Presiden Joko Widodo sama sekali tidak mengintervensi hukum.

Ngabalin menegaskan bahwa Presiden masih tetap komitmen untuk memberikan kewenangan lembaga antirasuah itu melakukan kinerjanya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Bahwa pemerintah atau Bapak Presiden tidak mengintervensi kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK,” kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Bagi Ngabalin, pemerintah masih memberikan kewenangan KPK untuk memberantas korupsi. Pun demikian, ia tetap mengharapkan rakyat terus mengawasi dari aspek prosesnya apakah sesuai dan tepat sesuai dengan amanat undang-undang atau tidak.

Dan pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dalam proposal anggaran kegiatan KONI, Ngabalin menyampaikan bahwa Imam Nahrawi secara otomatis akan melepaskan jabatannya sebagai Menteri.

“Iya ada yurisprudensi ya, paling tidak itu secara otomatis, diminta tidak diminta secara otomatis itu,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi oleh jubir KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa lembaganya telah menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap dalam kaitan dana hibah KONI.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan asisten pribadinya yakni Miftahul Ulum karena peran sertanya dalam transaksi dana Rp14.700.000.000 itu dalam waktu tahun 2014 hingga 2018.

“Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka IMR (Imam Nahrawi -red) dan MIU (Miftahul Ulum -red),” kata Alexander Martawa di gedung KPK, Rabu (18/9).

Selain menerima uang suap Rp14,7 miliar, Alexander juga menyampaikan bahwa Menpora telah menerima uang suap serupa senilai Rp11,8 miliar dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2018.

Dengan demikian, total uang yang diterima Menpora dalam kasus dana hibah KONI adalah senilai Rp26,5 miliar. Uang sebanyak itu merupakan uang cincai (commitment fee) dalam pengurusan proposal dana hibah KONI kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Maka dari itu, perbuatan Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. []

Pos terkait