Saat PMII Tak Terima Imam Nahrawi “Disikat” KPK

  • Whatsapp
Imam Nahrawi dan PMII
Imam Nahrawi dan Ketum PB HMI Agus M Herlambang. [foto : istimewa]

Inisiaitifnews – Koordinator Nasional PMII se-Indonesia, Muhammad Syarif Hidayatullah mengungkapkan rasa keberatannya terhadap status tersangka yang disandangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap senior mereka yakni Imam Nahrawi.

Menurut mereka, penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkesan terburu-buru.

Bacaan Lainnya

“Ketika buru-buru ini mengumumkan Bapak Menpora RI Imam Nahrawi sebagai tersangka atas indikasi korupsi dana hibah KONI,” kata Syarif dalam siaran persnya, Jumat (20/9/2019).

Ia juga memandang penetapan tersangka Imam Nahrawi memiliki muatan politis di dalamnya.

“Penetapan tersangka ini kami duga sangat politis dan melanggar hukum,” imbuhnya.

Syarif juga menyebutkan bahwa PMII menduga KPK terindikasi terdapat kelompok taliban yang dianggapnya berbahaya bagi kelangsungan lembaga antirasuah saat ini.

“Selain hal ini diumumkan di masa akhir jabatan pimpinan KPK yang lama, juga terindikasi kelompok taliban di tubuh KPK yang hari ini ramai menjadi perbincangan memang menargetkan kader-kader NU,” tandasnya.

Ia juga menyeret argumen bahwa penetapan tersangka oleh Imam Nahrawi ada kaitannya dengan pengesahan Revisi UU KPK yang terjadi pada tanggal 18 September 2019 kemarin oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah Pusat melalui perwakilan yakni Menteri Hukum dan HAM serta Menpan-RB.

“Dengan disahkannya revisi UU KPK yang baru melalui paripurna DPR juga terindikasi mengganggu kenyamanannya karena akan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas atau pemerintah,” terangnya.

Maka dari itu, Syarif mendesak agar KPK tidak melakukan upaya politis di akhir masa jabatan pimpinan periode 2015-2019.

“Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya,” pungkasnya.

Terakhir, ia juga menilai bahwa beberapa pimpinan KPK telah mengundurkan diri sehingga dinilainya apapun yang dikerjakan KPK saat ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam kaitan penyidikan maupun penyelidikan.

Perlu diketahui bahwa melalui surat instruksi dengan nomoe 391.PB-XIX.02.147.A-1.09.2019, PB PMII menginstruksikan seluruh kader PMII di seluruh Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa pada hari Jumat (20/9/2019) di seluruh lokasi strategis terhadap sikap mereka itu.

“Kami menginstruksikan kepada sahabat-sahabat seluruh Indonesia untuk melakukan aksi serentak,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang.

Surat instruksi tersebut diterbitkan tertanggal 18 September 2019.

Sebelumnya, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan asisten pribadinya yakni Miftahul Ulum karena peran sertanya dalam transaksi dana Rp14.700.000.000 itu dalam waktu tahun 2014 hingga 2018.

“Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka IMR (Imam Nahrawi -red) dan MIU (Miftahul Ulum -red),” kata Wakil Keua KPK, Alexander Martawa di gedung KPK, Rabu (18/9).

Selain menerima uang suap Rp14,7 miliar, Alexander juga menyampaikan bahwa Menpora telah menerima uang suap serupa senilai Rp11,8 miliar dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2018.

Dengan demikian, total uang yang diterima Menpora dalam kasus dana hibah KONI adalah senilai Rp26,5 miliar. Uang sebanyak itu merupakan uang cincai (commitment fee) dalam pengurusan proposal dana hibah KONI kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

[]

Pos terkait