Presiden Jokowi Sampaikan ke DPR Agar RKUHP Ditunda

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo
Presiden Jokowi di TMP Kalibata. [sumber foto : twitter/jokowi]

Inisiatifnews – Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk menyampaikan sikapnya kepada DPR, agar Revisi terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda sementara waktu.

“Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu agar pengesahan RKUHP ditunda,” kata Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Bacaan Lainnya

Ia berharap agar pengesahan terhadap RKUHP tidak buru-buru disahkan oleh DPR untuk periode 2014-2019. Ia harap pun jika disahkan agar dilakukan pada DPR periode selanjutnya yakni 2019-2023.

“Pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” imbuhnya.

Alasan mengapa dirinya ingin agar revisi terhadap RKUHP ditunda, lantaran secara pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku melihat, bahwa materi-materi kontroversial setidaknya 14 pasal dalam RKUHP.

Kemudian Presiden juga meminta agar Menkumham pun menyaring berbagai masukan dari masyarakat untuk bahan pertimbangan dalam penentuan regulasi.

“Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RUU KUHP yang ada,” kata Jokowi.

RKUHP saat ini telah melewati tahap pengambilan keputusan tingkat I di DPR. Rencananya, RKUHP akan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna 24 September mendatang.

RKUHP memuat sejumlah pasal yang dinilai masyarakat sipil justru mengancam demokratisasi di Indonesia.

Pasal yang kontroversial, salah satunya adalah pasal penghinaan presiden. Pasal ini sempat digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu. Namun kembali muncul dalam draf RKUHP per 28 Agustus 2019. Penghinaan presiden diatur pada pasal 2018-2020.

Orang yang terbukti melakukan penghinaan terhadap presiden diancam pidana hingga 4,5 tahun penjara.

Draf RKUHP juga mengancam hukuman denda bagi gelandangan. Aturan ini dimuat pada Pasal 432 tentang penggelandangan dalam draf RKUHP 28 Agustus 2019.

“Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I,” demikian bunyi pasal 432 RKUHP Buku II.

Sikap Presiden Joko Widodo tersebut mendapatkan sikap positif dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest Tanudjaja. Ia menilai sikap Presiden tersebut sudah tepat dan menganggap regulasi seharusnya dibuat untuk sesuatu yang memang tepat.

“Terimakasih Presiden @jokowi yang pro Demokrasi. Republik perlu aturan yang jelas serta ramah, bukan malah ingin memenjarakan hal tidak perlu,” tulisnya dalam akun tiwtter pribadi Rian @rianernesto.

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait