Mahfud MD, BPK Perlu Ditanya Soal WTP

  • Whatsapp
mahfud md ardi
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof Mohammad Mahfud MD saat konferensi pers di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa raport Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada lembaga-lembaga pemerintah tak ada gunanya sama sekali.

Pasalnya, beberapa lembaga pemerintah yang mendapatkan label WTP dari BPK ternyata banyak juga yang tersangdung persoalan tindak pidana korupsi.

Bacaan Lainnya

“Agaknya predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) yang dikeluarkan BPK untuk lembaga-lembaga pemerintah tidak banyak gunanya,” kata Mahfud dalam kicauan di akun twitternya, Minggu (22/9/2019).

“Nyatanya banyak lembaga yang dapat WTP termasuk Kemenpora masih terjerat korupsi. Ada juga yang di-OTT karena mau beli WTP,” imbuhnya.

Maka dari itu, Mahfud menilai sudah seharusnya BPK juga diminta pertanggungjawaban tentang predikat WTP yang mereka keluarkan selama ini.

“BPK pun harus ditanya,” tegas Mahfud.

Selanjutnya, Mahfud menyampaikan bahwa sepanjang dirinya pernah menjabat sebagai Ketua MK, lembaganya selalu mendapatkan predikat WTP tersebut. Bukannya langsung merasa bangga, namun Mahfud malah mengaku tak percaya dengan predikat tersebut.

Kondisi ini membuat Mahfud saat itu langsung menggandeng PPATK untuk melakukan kerjasama itu.

“Waktu saya memimpin MK, tiap tahun MK dapat WTP dari BPK. Tapi waktu ketua BPK menyampaikan itu di kantor MK, saya bilang bahwa saya tak begitu yakin kepada WTP sehingga saya bekerjasama dengan PPATK,” terangnya.

Dengan begitu, keabsahan dan transparansi soal wajar tanpa pengecualian yang diterbitkan BPK juga terkonfirmasi dari tracking harta kekayaan pejabat MK.

“MK minta semua Pegawainya setuju (mengizinkan) rekening dan lalu lintas keuangannya direkam oleh PPATK,” tambahnya.

Pos terkait