RIP KPK
Replika makam simbol kematian KPK yang dibawa Mahasiswa dalam aksi 1 Oktober 2019 di DPR RI. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Akademisi dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam berbeda pandangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Jika Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa penerbitan Perppu KPK untuk saat ini oleh Presiden Joko Widodo dianggap akan menurunkan wibawa Presiden, maka Hikam berpendapat bahwa justru dengan diterbitkannya Perppu tersebut akan menjaga wibawah Presiden Jokowi dan Pemerintah di mata masyarakat.

“Bagi saya, kalau Pak Jokowi terbitkan Perppu KPK, maka wibawa Pak Jokowi dan pemerintahan beliau ke depan malah makin besar dan kokoh,” kata Hikam dalam keterangan persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Rabu (2/10/2019).

Terlebih lagi gejolak tentang penolakan terhadap Revisi UU KPK yang disahkan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah juga sangat tinggi di kalangan masyarakat dan elemen Mahasiswa. Jika Perppu KPK diterbitkan, Hikam malah memandang kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya akan kembali pulih.

Ditambah lagi menurut Hikam, dengan Perppu KPK yang bisa menganulir Revisi UU KPK akan membuat lembaga antirasuah semakin baik.

“Mengapa? Karena KPK akan kembali sehat, efektif dan bermartabat. Demikian pula, kepercayaan dan dukungan rakyat kepada beliau dan pemerintahnya akan cepat kembali pulih dan bahkan meningkat,” ujarnya.

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional pemerintahan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu memberikan saran kepada Jusuf Kalla, agar memanggil para pakar hukum untuk diminta pendapat mereka tentang dasar logika yang konstitusional dalam penerbitan Perppu KPK saat ini.

“Saran saya, kalau JK masih tak paham atau mempertanyakan landasan logika konstitusional tentang Perppu KPK, mudah saja. Panggil para pakar hukum tata negara dari universitas top negeri ini, lembaga penelitian hukum, berbagai organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain. dan mintalah pencerahan dari mereka,” tandas Hikam.

Ditambah lagi, Hikam juga menyarankan agar Jusuf Kalla dan siapapun yang menyangsikan penerbitan Perppu KPK agar mendengarkan pandangan para pakar hukum termasuk Prof Mohammad Mahfud MD, Prof Refly Harun dan pakar hukum tata negara lainnya. Dan tidak mendengarkan statemen politisi yang cenderung hanya berspekulasi demi kepentingan mereka dan kelompoknya saja.

“Simak pandangan-pandangan mencerahkan dari Prof. Mahfud MD, Refly Harun, dan lain-lain. Bukan cuma mengamini omongan para politisi dan kelompok oligarki saja,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa sebelumnya Jusuf Kalla tak sependapat dengan rencana Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Perppu KPK. Menurutnya, penerbitan Perppu tersebut akan menjatuhkan wibawa Presiden Joko Widodo sendiri bahkan menjatuhkan wibawa pemerintahan pusat.

“Baru saja presiden teken berlaku, langsung presiden sendiri tarik kan tidak bagus. Bagaimana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken kemudian kita tarik. Logikanya di mana?” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (1/10).

Namun menurut orang nomor dua di Republik Indonesia itu, bahwa penerbitan Perppu KPK belum tentu meredam gelombang aksi massa. Alih-alih melalui perppu, langkah paling tepat adalah melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah gugatan UU KPK, kata JK, juga telah mulai disidangkan di MK.

“Judicial review di MK itu jalan yang terbaik, kalau perppu itu masih banyak pro-kontranya. Lagi pula siapa yang menjamin perppu (redam massa), kalau lewat MK kan konstitusional,” ujarnya. [NOE]

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia