Pengamat Nilai NasDem Sudah Ikhlas Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

  • Whatsapp
Jerry Massie
Jerry Massie.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai bahwa Partai NasDem sudah legowo jika seandainya Partai Gerindra masuk ke kabinet Jokowi-Maruf.

“Saya melihat Partai Nasdem mulai legowo mendukung Gerindra di koalisi,” kata Jerry dalam keterangannya kepada Inisiatifnews.com, Senin (14/10/2019).

Bacaan Lainnya

Perlu diketahui, bahwa Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah berjumpa langsung dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu (13/10) malam, Jerry menilai pasti sudah ada kesepakatan keduanya. Hanya saja, deal-deal politik tersebut tidak bisa diumbar begitu saja ke publik.

“Pastinya ada hal yang rahasia dalam pembicaraan kedua tokoh penting ini tapi saya nilai tak bisa diumbar ke publik. Bisa saja,” ujarnya.

Ditambah lagi saat ini hubungan antara Surya Paloh dengan Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat kurang harmonis. Dengan hadirnya Prabowo mengupayakan berkoalisi, kedua ketum parpol pendukung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 itu bisa kembali harmonis.

“Memang cara Nasdem sangat tepat di saat Nasdem dan PDIP mulai sedikit bermasalah. Prabowo bisa jadi ice maker atau pencair,” tandasnya.

Pun keduanya sudah berjumpa bersama untuk penjajakan koalisi itu, Jerry Massie menilai tidak ada yang spesial.

“Tak ada yang terlalu wah dari pertemuan kedua tokoh nasional ini,” sambungnya.

Kesepakatan NasDem dan Gerindra

Seperti diketahui, Prabowo dan Paloh memiliki beberapa kesepakatan hasil pertemuannya semalam, Minggu (13/10). Salah satunya adalah sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh.

“Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate, Minggu (13/10) malam.

Surya Paloh menjelaskan, usulan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat menyeluruh berarti poin pembahasan tidak hanya terbatas pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia lalu menyinggung soal pemilu serentak.

“Banyak poin masalahnya tidak hanya terbatas membuat sebuah GBHN saja, banyak hal masalahnya. Misalnya katakan pemilu serempak, rumusan masalah konstitusi berdasarkan tafsiran dari pada UUD. Kita pikirkan bersama harus lanjut 5 tahun ke depan pemilu serentak, atau kembali berpisah, pemilu legislatifnya, pilpresnya,” kata Surya Paloh. []

Pos terkait