Vence Rumangkang Kecewa Ombudsman Lampaui Kewenangannya

  • Whatsapp
vence rumangkang
Vence Rumangkang (kanan menggunakan shall).
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Direktur Utama PT Maesa Optimalah Mineral (PT MOM) memprotes keras Ombudsman RI terhadap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai persoalan tumbang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, antara PT Maesa Optimalah Mineral (PT MOM) dan PT Sultra Sarana Bumi (PT SSB).

Vence Marthin Rumangkang yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT MOM menilai, bahwaLAHP bernomor 0038/LM/I/2018/JKT tertanggal April 2019 tersebut kacau balau dan menabrak sejumlah aturan hukum, termasuk UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman dan peraturan Ombudsman sendiri.

Bacaan Lainnya

“Kami menyatakan protes keras atas LAHP Ombudsman karena jelas Ombudsman telah melampaui kewenangannya,” kata Vence dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Vence Rumangkang menyatakan, laporan yang dilayangkan PT SSB kepada Ombudsman telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Unaaha dengan nomor perkara 16/pdt.G/2016/PN-Unh 4 Desember 2017. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan PT SSB. Untuk itu, Vence menilai Ombudsman telah melanggar Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU Ombudsman yang menyatakan Ombudsman menolak laporan jika substansi sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.

LAHP ini juga dinilai melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Ombudsman nomor 26 tahun 2017 yang menyebutkan syarat materiil dalam verifikasi laporan adalah substansi laporan tidak sedang dan telah menjadi obyek pemeriksaan pengadilan. Ombudsman juga telah melampaui kewenangannya dengan melanggar Pasal 7 huruf a Peraturan Ombudsman nomor 26 tahun 2017 yang menyebutkan Ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan dalam hal laporan tidak memenuhi syarat materiil.

“Saya tidak tahu bagaimana Ombudsman bisa masuk dalam persoalan ini,” katanya.

Meski dinilai melanggar sejumlah aturan, Ombudsman tetap melanjutkan pemeriksaan laporan PT SSB. Bahkan, para pihak, termasuk Vence dan perwakilan PT MOM lainnya diundang Ombudsman untuk memberikan keterangan pada 1 Februari 2019. Namun, Vence menilai saat itu, PT MOM yang seharusnya hanya memberikan keterangan justru merasa diadili oleh anggota Ombudsman La Ode Ida.

Dituturkan, saat pihaknya menunjukkan bukti-bukti, termasuk dokumen perizinan disangkal oleh La Ode dengan menyatakan bukti tersebut tidak sah.

“Kami diundang ke kantornya, saya dengan pengacara. Di situ kita diadili. Apa yang kita sampaikan disebut tidak benar. Padahal kita sudah tunjukkan bukti-bukti. Kita diminta bahkan dipaksa mencabut surat dari PTSP dan Dinas Sulawesi Tenggara. Saya katakan, saya tidak punya kewenangan, tapi kita dipaksa,” ungkapnya.

Tak hanya itu, La Ode Ida juga mengusir pengacara PT MOM yang berupaya menjelaskan duduk persoalan tumpang tindih IUP ini. Vence menilai, dalam menangani persoalan ink Ombudsman telah melanggar prinsip kepatutan, keadilan, tidak memihak, akuntabilitas dan keseimbangan sebagaimana dkatjr Pasal 3 UU Ombudsman.

“Terlalu terlihat kepentingannya,” katanya.

Vence menegaskan pihaknya meminta pemerintah, terutama Kementerian ESDM turun tangan menyelesaikan persoalan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vence juga berharap Presiden dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha untuk keberlanjutan investasi.

“Ini kan untuk menunjang kemajuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” harapnya. []

Pos terkait