Komnas HAM Tegaskan Kerusuhan Wamena Bukan Konflik SARA

  • Whatsapp
Beka Ulung
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM / Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara. [foto : Inisiatifnews]
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Tim Papua dari Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa konflik di Wamena tidak ada kaitannya dengan persoalan suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

Bahkan ia juga menyatakan bahwa tidak ada unsur genosida di dalam kasus yang terjadi di wilayah Papua itu.

Bacaan Lainnya

“Saya mau tegaskan 23 September 2019 itu bukan konflik SARA tapi benar-benar tragedi kemanusiaan. Soal unsur Genosida itu nggak ada sama sekali,” kata Beka dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Dalam penelusuran dan data yang diperolehnya, setidaknya ada 31 orang yang dinyatakan meninggal dunia.

“Jumlah korban yang memang terluka dan sampai meninggal ada 31 orang,” ujarnya.

Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa Komnas HAM tidak akan berhenti. Pihaknya akan terus bekerja dengan cara melakukan pemantauan dan investigasi sampai kasus tersebut terbuka jelas.

“Komnas sepakat melanjutkan kembali kasus Wamena itu. Kami akan tetap terus pantau dan investigasi sampai peristiwa di Wamena terang benderang,” tegasnya.

Dalam investigasinya, Beka menyampaikan bahwa dalam peristiwa kerusuhan itu ada pengerahan massa dengan jumlah besar dari kawasan bukti.

Untuk memastikannya bagaimana pola mereka berkomunikasi dan dimobilisasi sampai bisa melakukan serangan tersebut, Beka mengatakan bahwa Komnas HAM secara kelembagaan sudah meminta bantuan aparat keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri untuk melakukan investigasi.

“Kami minta polisi cari tahu bagaimana mobilisasi orang-orang itu saat peristiwa itu terjadi dan mereka datang koordinasinya daru mana,” terangnya.

“Sehingga kita bisa lebih tahu bagaimana detail peristiwa itu terjadi dan agar tidak ada gelombang lagi,” imbuh Beka.

Dalam perkembangannya ke depan, Beka berharap agar Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin sebagai Wapres beserta para jajaran kementerian di Kabinetnya yang baru nanti, agar memberikan perhatian khusus terhadap Papua.

Setidaknya 3 bulan pertama dalam kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua itu ada program prioritas yang terarah dan terukur untuk persoalan Papua itu.

“Ini momentum tepat dan hari minggu presiden dilantik dan Papua bisa jadi priorotas pertama dalam program presiden dan wapres nanti. Apalagi Indonesia sekarang menjadi anggota dewan HAM PBB,” tutupnya. []

Pos terkait