TNI-Polri dan NU-Muhammadiyah Diminta Bersatu Atasi Ancaman Kelompok Anti Pancasila

  • Whatsapp
Stanislaus Riyanta
Pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta. [foto : Istimewa]
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa disinyalir masih bergulir hingga kini.

Oleh karenanya, unsur bangsa yakni TNI-Polri dan ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) – Muhammadiyah yang turut melahirkan Indonesia harus bersatu melawan kelompok anti Pancasila dan mengawal ideologi bangsa tersebut sampai kapan pun.

Bacaan Lainnya

Pengamat intelijen dan teroris Stanislaus Riyanta mengatakan, perlu ada kerjasama antara Kemendagri dan bagian di bawahnya seperti TNI dan Polri untuk mengatasi ancaman nyata di negara Pancasila.

Oleh karena itu fungsi intelijen yang ada di Polri dan TNI serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengumpulkan data guna ditanggapi aparat keamanan. Selain itu ormas-ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga harus bersatu untuk melawan radikalisme.

“Hal ini dilakukan agar kejadian seperti yang dialami Pak Wiranto tidak terulang. Oleh karena itu informasi intelijen dari Polri, TNI dan BIN disatukan untuk dijadikan satu basis data untuk penanganan terorisme,” kata Stanilaus Riyanto dalam Ngobrol Santai bertema “Ancaman Nyata di Negara Pancasila” di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Stanilaus menuturkan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat perlu dilibatkan lagi. Karena ada oknum yang memanfaatkan agama sebagai daya tarik untuk menggalang massa melakukan radikalisme. Oleh karena itu radikalisme bukan perbuatan agama tapi suatu pemikiran untuk motivasi sesuai kepentingan oknum tersebut. Adanya agama yang dimanfaatkan oknum tertentu merupakan pekerjaan rumah dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Radikalisasi ini berbahaya. Oleh karena itu peran Kominfo juga cukup penting perannya untuk ngeblok konten-konten atau narasi-narasi radikalisme,” ujarnya.

Sofyan Tsauri
Eks narapidana terorisme, Sofyan Tsauri. [foto : Inisiatifnews]

Sementara itu, mantan narapidana tindak pidana teroris (napiter) Sofyan Tsauri mengakui, radikalisme dan ekstremisme masih menjadi ancaman karena memang eskalasi politik yang berkembang. Oleh karena itu apa yang dilakukan Densus 88 Mabes Polri dengan menangkap sejumlah terduga teroris merupakan fenomena gunung es. Sehingga jumlahnya akan lebih banyak lagi dari pada yang berhasil diungkap.

“Pada dasarnya terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi ada oknum yang memanfaatkan agama. Tapi sejatinya orang yang beragama secara tidak akan tega melakukan kekerasan dan kejahatan. Jadi dalam hal ini ada yang salah dalam memahami literasi agama,” ujarnya.

Pengamat politik dari Indonesia Politic Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, ancama Pancasila yang nyata adalah dari trans liberalisme, kolonialisme, ekstresmisme agama, kapitalisme dan separatisme. Ini menjadi ancaman dan ada di depan mata. Ancaman kapitalisme dan liberalisme menciptakan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan itu menjadi ancaman nyata bagi Pancasila.

“Antisipasinya jangan jadikan Pancasila sebagai dogma tapi Pancasila harus dipraktekan dalam kehidupan sehari- hari. Sebagaimana bunyi sila ke 5, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’,” tandasnya.

Karyono menambahkan Pancasila harus menjadi the working ideology, dan the living ideology. Sehingga Pancasila tidak hanya sebagai dogma tapi juga harus bisa menghapus adanya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

Padahal di era Sukarno, Pancasila dijadikan acuan dalam kehidupan sehingga menolak masuknya ideologi kapitalisme dan liberalisme.

“Baru pada era Orde Baru, kapitalisme dan liberalisme masuk,” tandasnya.

Turut hadir juga narasumber lainnya Ketua PMII DKI Daud Gerung, Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) Abdul Ghofur dan Aktivis Muhammadiyah Amirullah. []

Pos terkait