Pengangkatan Wamen Sah, Ini Dasarnya

  • Whatsapp
Wamen Kabinet Indonesia Maju
Para Wakil Menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju. [foto : twitter/jokowi]
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Beberapa kalangan masyarakat tengah mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengangkat jabatan Wakil Menteri dari kalangan pejabat karir. Rujukan masyarakat tersebut adalah Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Lantas apakah Presiden Joko Widodo telah melakukan maladministrasi dengan menabrak Undang-undang?

Bacaan Lainnya

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan penjelasannya. Bahwa jika merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 2008, maka narasi publik tersebut benar.

“Ada yang bilang, pengangkatan wamen oleh Presiden kemarin tidak sah karena menurut penjelasan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008, (bahwa) Wamen adalah jabatan karir,” kata Mahfud MD, Sabtu (26/10/2019).

Hanya saja Mahfud menjelaskan bahwa Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 79/PPU-IX/2011. Dan kebetulan pada saat itu proses judicial review di MK dirinya lah yang menangani karena pada waktu itu Mahfud adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.

Maka dari itu, Mahfud menegaskan bahwa pengangkatan 12 orang Wakil Menteri yang mayoritas bukan pejabat karir adalah sah secara hukum konstitusi.

“Tapi pengangkatan mereka kemarin itu sah karena penjelasan pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 telah dibatalkan oleh MK melalui vonis MK No. 79/PUU-IX/2011,” ujarnya.

Putusan MK

Pada tanggal 24 Oktober 2011, lembaga atasnama Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) menggugat Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Di mana dalam judicial review tersebut, GN-PK menilai bahwa Pasal 10 tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 10 tersebut berbunyi ;

“Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”.

Apa itu pejabat karir ?. Bahwa pejabat karir adalah seseorang yang memiliki jabatan dan status kedudukannya sebagai PNS (pegawai negeri sipil) atau ASN (aparatur sipil negara). Biasanya mereka berada di dalam birokrasi Pemerintah Daerah, dan jabatan karir tertinggi dipegang oleh Sekretaris Daerah.

Jika merujuk pada pasal 10 UU NOmor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka berdasarkan gugatan GN-PK itu jelas menutup hak-hak konstitusional seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara khususnya untuk menjadi Wakil Menteri, di mana hak Konstitusional setiap warga negara dijamin dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Berikut adalah bunyi Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 :

“(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Sedangkan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, adalah sebagai berikut:

“(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Oleh karena itu, dalam amar putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011, diputuskan bahwa ;

“Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

[NOE]

Pos terkait