PSI Harap Anies Baswedan Buka Data KUA-PPAS 2020 ke Publik

  • Whatsapp
rian ernest psi
Rian Ernest Tanudjaja.

Inisiatifnews – Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Erenst Tanudjaja memberikan saran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk terbuka dengan mempublikasi jumlah besaran anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUAPPAS) 2020.

Keterbukaan informasi publik semacam itu dikatakan Rian sudah pernah terjadi di era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di mana publik Jakarta bisa melihat dengan gamblang berapa jumlah anggaran APBD yang digunakan DKI Jakarta untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan dalam pemerintahan.

Bacaan Lainnya

“Memantau uang pajak DKI Jakarta ini mau dibawa kemana. Akan lebih baik kalau anggaran prosesnya dibuka sejak awal, supaya Pak Gubernur Anies Baswedan tidak hanya memantau anggaran dengan mata 106 dewan dan 70 ribu PNS. Kenapa tidak dibuka saja pada publik, supaya dari 10 juta warga kan ada 200 ribu orang mungkin yang penasaran anggarannya dipotong kemana,” kata Rian di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Senin (28/10/2019).

Sejauh ini, KUAPPAS memang tak dibuka ke publik. Rian Ernest mengaku, Fraksi PSI DPRD DKI sudah berkirim surat ke Anies pada awal Agustus berkaitan dengan rincian anggaran KUAPPAS. Tapi hingga sekarang belum ada respons dari Anies. Ini semua menunjukan bahwa sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan.

“Dan lebih mirisnya lagi kami sebagai mitra kerja dari Gubernur Anies Baswedan itu mengetahui banyaknya hal yang aneh soal anggaran ini dari media massa. Beberapa hari lalu Pak Sekda ini mengetahui bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak secara detil memantau isi anggaran,” ungkap Rian.

Selain itu juga, PSI menyoroti soal pembahasan KUAPPAS yang hanya tersisa satu bulan lagi. Semestinya pembahasan KUAPPAS idealnya dibahas selama 3 sampai 4 bulan.

Maka dari itu, Rian meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran kepada Anies Baswedan.

“PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri Pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan. Kenapa, jadi gini temen-temen sudah dua bulan anggota dari PSI dilantik, tapi sudah dua bulan juga kita belum melihat data rinci atau data komponen dari KUA PPAS dari APBD 2020,” beber Rian.

Oleh karena itu, PSI mendesak Anies untuk transparan dalam menyusun anggaran, termasuk dana retribusi yang didapat. Transparansi anggaran adalah tanggung jawab utama pemimpin dalam hal ini gubernur.

Alasan Pemprov DKI belum publikasi data KUAPPAS 2020.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, KUA-PPAS 2020 belum selesai disusun. Karena itu pula, datanya belum dipublikasi.

“Ya kita karena kemarin dicek Bappeda itu belum dianukan (sah), belum final, bahas itu kan masih banyak perubahan-perubahan,” kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Meski belum di-publish kepada masyarakat, Saefullah mengatakan pihaknya sudah memberikan draft KUA-PPAS kepada DPRD DKI Jakarta. Sehingga mereka bisa mempelajari dan mengkaji draft itu.

“Tapi mengenai barangnya kan bisa dilihat semua bisa dilihat gimana sudah kita berikan transparan, softcopy-nya maupun hardcopy-nya. Tinggal dipelajari saja,” ucapnya. []

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait