Eks Komnas HAM Ini Sarankan ICW JR UU KPK

  • Whatsapp
Siti Noor Laila
Komisioner Komnas HKP 2012 – 2017, Siti Noor Laila.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Komisioner Komnas HKP 2012 – 2017, Siti Noor Laila menyentil statemen Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengultimatum Menkopolhukam Mahfud MD untuk mundur lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak segera mengeluarkan Perppu KPK.

Menurutnya, nalar administrasi ICW menyesatkan dan mempertontonkan bahwa mereka tak paham sistem pemerintahan.

Bacaan Lainnya

“ICW itu siapa? ICW bukan lembaga negara yang punya hak dan kewenangan menyuruh mundur seorang Menteri. Meminta mundur menteri adalah cermin ICW tak paham soal sistem pemerintahan di Indonesia,” kata Siti dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, ultimatum ICW hanya gertakan sambal. Karena sejatinya, menteri adalah jabatan negara yang diamanatkan oleh presiden secara langsung, bukan dipilih oleh rakyat termasuk NGO seperti ICW.

“Di Indonesia ini seorang Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat, melalui pemilu yang sah bukan oleh kelompok masyarakat sipil seperti ICW,” tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan desakan ICW agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK untuk menganulir Revisi UU KPK yang saat ini sudah sah menjadi UU, Siti menilai hal itu bukan sesuatu yang dianggap wajib.

Desakan agar Jokowi diwajibkan untuk mengeluarkan Perppu KPK juga bertentangan dengan konvensi PBB tentang anti korupsi.

“Apa ICW lupa atau sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Di dalam konvensi itu tidak ada satupun pasal yang melarang negara untuk merevisi undang-undang atau peraturan terkait badan anti korupsi yang ada,” terang Siti.

Bahkan di Konvensi PBB yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tersebut mewajibkan negara secara periodik mengevaluasi peraturan dan upaya administrasi badan anti korupsi.

Disampaikan anggota dewan pakar Seknas Jokowi ini, bahwa pada pasal 5 ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi yang berbunyi; “Negara Pihak (negara pengesah konvensi) wajib mengupayakan untuk mengevaluasi instrumen- instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi.”

Kemudian di dalam Pasal 5 ayat 3 ini juga dengan sangat tegas mewajibkan negara yakni pemerintah dan parlemen mengevaluasi instrumen hukum yakni undang-undang atau peraturan badan anti korupsi seperti KPK secara periodik. 

Dengan merujuk pada pasal 5 ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi ini berarti tidak ada yang keliru apalagi salah dengan DPR-RI dan Pemerintah Indonesia merevisi UU Nonor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Apalagi, ia menilai, perubahan yang dilakukan tidak mengurangi tugas dan kewenangan KPK, yang artinya tidak ada pelemahan terhadap KPK. Bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya perlu dilakukan pengawasan adalah sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

“Tidak ada yang salah dari pemerintah dan DPR merevisi UU KPK,” paparnya.

Selain itu, Siti pun menyarankan agar siapapun yang tidak sependapat dengan hasil revisi sebuah UU  termasuk ICW, agar menempuh jalur konstitusional seperti Judicial Review (JR) atau Legislative Review.

“Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas dengan revisi tersebut, maka bisa menempuh jalan judicial review atau buat usulan legislatif review,” imbaunya.

Saat ini, mahasiswa sedang melakukan upaya Judicial review di MK. Maka sudah seharusnya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kecuali jika ICW dan para aktifis anti korupsi lainnya sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti Korupsi ini,” tutupnya. []

Pos terkait