Presiden Punya Istilah Hak Veto, Ini Penjelasan Mahfud MD

  • Whatsapp
rakor polhukam
Situasi saat rapat koordinasi perdana bidang Politik Hukum dan Keamanan bersama Menkopolhukam Mahfud MD.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Presiden Joko Widodo berencana mengeluarkan kebijakan terkait hak veto bagi menteri koordinator. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Di hadapan awak media, Mahfud menjelaskan bahwa hak veto bagi menko tersebut adalah istilah politik dari Presiden Joko Widodo, di mana hak itu bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan peraturan, kebijakan atau program menteri dengan visi-misi presiden dan wakil presiden.

Bacaan Lainnya

“Veto itu adalah istilah pop (bahasa politik) yang dipakai Presiden didalam pidatonya. Karena kalau istilah hukumnya itu pengendalian, istilah veto itu istilah politis yang digunakan oleh presiden, jadi gak ada kaitannya dengan persoalan ‘wah ini tidak dikenal veto menteri di dalam sisten ketatanegaraan,” kata Mahfud MD usai menggelar rapat terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, hak veto dalam arti politis administratif yang maksud Presiden Jokowi adalah mengarahkan kementerian jika terdapat suatu program di kementerian itu tidak jalan karena adanya bebenturan dan terjadi persaingan.

“Maka harus diselesaikan oleh Menteri Koordinator atas nama Presiden. Tentu kalau harus membatalkan satu program, satu kementerian, tentu tidak bisa langsung kan, Menkonya ya ke Presiden,” jelas dia.

Mahfud menegaskan yang bisa melakukan veto ini adalah Presiden secara langsung.

“Tetapi tetap siapa yang bisa mem-veto ya atasan menteri, siapa? Presiden. Menko itu melapor ke presiden, ini enggak bagus pak, veto aja,” jelas dia.

“Jadi jangan dikesankan Menko itu atasan dari menteri lain. Koordinator saja. Jadi tidak usah terlalu dipertentangkan dalam satu susunan hierarkis,” tandad Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan hak veto kepada menko untuk dapat mengintervensi kebijakan para menteri yang tidak sesuai dengan arahan Presiden. Menko juga diberi kewenangan membatalkan kebijakan yang tidak sejalan satu sama lain.

Menurut Mahfud, Jokowi memberikan hak veto ini karena kerap kali ada menteri di Kabinet Kerja mengedepankan ego sektoralnya. Para menteri tersebut menjalankan kebijakannya sendiri tanpa berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, seperti tak pernah datang ketika rapat.

Padahal, Jokowi sudah menyatakan bahwa tidak boleh ada visi-misi menteri. Para menteri harus mengikuti visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Nah, sekarang Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan menteri di bawahnya,” kata Mahfud. []

Pos terkait