Sependapat dengan Mahfud, Kepala BNPT : Busana Bukan Corak Ideologi

  • Whatsapp
Suhardi Alius
Kepala BNPT, Suhardi Alius.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius bersuara terkait dengan wacana Menteri Agama yang akan menertibkan para pengguna cadar dan celana cingkrang di lingkungan Kementeriannya.

Ia menegaskan, bahwa penampilan busana dengan ideologi tertentu bukan merupakan variabel yang bisa begitu saja dihubungkan. Misalnya, seseorang berjenggot lebat dan bercelana cingkrang tidak bisa begitu saja dinisbatkan adalah orang yang terpapar ideologi trans-nasional.

Bacaan Lainnya

“Jangan mengasosiasiakan sikap, perilaku dari tampilan fisik, itu kan Pak Mahfud (Menko Polhukam) pesan begitu dan saya sependapat. Tidak bisa kita lihat dengan cara tata busana, kemudian berjenggot, celana cingkrang, tapi itu masalah ideologi,” kata Suhardi di kantor BNPT Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Suhardi mengatakan pikiran radikal tidak bisa dinilai lewat penampilan seseorang. Meski demikian, Suhardi mengaku tak masalah jika ada aturan berpakaian tertentu di lembaga lain, sekalipun di Kementerian Agama.

“Bisa saja orang berpakaian rapi seperti orang banyak tapi pikirannya sudah keras. Nah, ini harus kita rumuskan dengan baik. Tidak boleh kita men-judge seperti itu, tapi kan yang disampaikan Menag kan bagaimana itu berlaku di lingkungan lembaga negara, tentu ada aturannya,” ucap Suhardi.

Suhardi juga menyebut akan membahas permasalahan ini dengan lembaga terkait.

Menurutnya, lebih baik jika orang Indonesia mengikuti kultur Indonesia dalam berpakaian.

“Saya akan bertemu setelah ini. Saya juga akan minta pendapat. Tapi yang jelas Pak Mahfud kemarin itu jelas bahwa tolong jangan menstigmakan itu, jangan mengasosiasikan radikal itu dari tampilan fisik. Ini kan masalah kultur, saya tiap pagi itu ngantar orang tua ke masjid pakai sarung, koko,” ujar Suhardi.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa secara agama memang tidak bisa negara melarang seseorang untuk membatasi busana yang dikenakan. Namun dalam aturan pemerintahan menurut Fachrul Razi, celana cingkrang dan cadar tidak bisa disebutkan.

“Kemudian masalah celana cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal ditegur. ‘Celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana?’ Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu,” ucap Fachrul dengan nada meninggi lagi di kantor Kemenko PMK, Kamis (31/10) kemarin.

Sebelumnya, Mahfud MD selalu Menko Polhukam memberikan pemahaman bahwa radikalisme adalah sebuah paham yang memang ada dan kelompoknya kecil di Indonesia. Hanya saja ia menyatakan jika paham radikal tidak ada kaitannya dengan faktor keagamaan seseorang.

“Siapa yang menuduh umat Islam radikal enggak ada. NU misalnya, enggak radikal, Muhammadiyah enggak radikal. Itu kelompok-kelompok kecil yang memang faktanya ada,” kata Mahfud di Istana Negara, Kamis (31/10).

Mahfud menyatakan bahwa perang terhadap paham radikal bukan soal agamanya, melainkan perilaku seseorang yang memang berpaham radikal. Dan siapapun itu yang memiliki paham semacam itu dan menganut ideologi separatis, maka mereka akan ditindak tegas oleh negara.

“Itu bukan Islamnya atau tidak Islamnya. Siapapun akan ditindak,” ujarnya.

Hanya saja terkait dengan wacana Menteri Agama untuk melarang cadar dan celana cingkrang dikenakan di lingkungan Kementerian, Mahfud tak bersedia berkomentar. Ia menyerahkan kepada Menteri Agama Fahcrul Razi yang bersikap dan memberikan penjelasan. Hal ini dilakukan karena persoalan itu di luar job desk dirinya. []

Pos terkait