KPU Pastikan Mantan Koruptor Gak Bisa Nyaleg

  • Whatsapp
Pramono Ubaid
Komisioner KPU RU, Pramono Ubaid Tanthowi.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil berbagai cara untuk mamastikan agar para mantan narapidana korupsi tidak lagi bisa mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah maupun Anggota Legislatif.

“Jadi kami mengupayakan semua pintu yang mungkin kita tempuh. Untuk gagasan ini terwujud tetap akan kita tempuh,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Bacaan Lainnya

Dalam rancangan perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017, aturan mengenai pelarangan mantan terpidana kasus korupsi maju di pilkada belum secara spesifik tertuang di dalam regulasi tersebut. Hanya saja, Pramono menyebut akan memperjuangkan hal itu melalui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.

“Upaya KPU untuk mengatur soal mantan napi koruptor dalam pencalonan pilkada ini kan bukan hanya kita lakukan melalui penyusunan PKPU ini, tapi kalaupun nanti ada revisi UU, entah kita tidak tahu kapan waktunya, gagasan ini tetap juga akan kita lakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar revisi UU Pemilu nanti dapat mencantumkan para mantan koruptor yang sudah divonis pengadilan terbukti sah secara hukum untuk tidak mengikuti proses politik baik Pilkada maupun Pileg.

“KPU sifatnya memberikan masukan. Sebab, Pemilu 2019 kemarin kan kami sudah mencoba mengatur di PKPU, tapi karena itu tidak diatur dalam UU, di judicial review kami kalah. Makanya saya berharap diatur dalam UU,” kata Arief di Jakarta, Kamis (26/9).

Bagi Arief, jika memang semua pihak sepakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka usulan itu seharusnya didukung oleh semua pihak.

“Kalau semua semangatnya sama untuk memberantas korupsi, kan harusnya enggak ada yang mempermasalahkan,” ujarnya.

Arieg ingin agar revisi UU tersebut bisa diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Meskipun saat ini pihaknya sudah menjalankan proses tahapan pemilu serentak 2020. []

Pos terkait