Cara William Viralkan Lem Aibon Cs Dianggap Merugikan Anies

  • Whatsapp
Ahmad Nawawi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat, Ahmad Nawawi.

Inisiatifnews – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, Ahmad Nawawi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat bersama perwakilan fraksi untuk menentukan nasib William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membongkar draft KUA-PPAS 2020 yang kontroversial.

Perbuatan William bisa berdampak terhadap beberapa potensi sanksi jika, antara lain berupa teguran lisan, tertulis hingga pemecatan dari anggota dewan.

Bacaan Lainnya

“Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan ada pemberhentian kalau melanggar betul, yang luar biasa,” ujar Nawawi kepada wartawan, Selasa (5/11/2019).

Walaupun ada opsi hukuman pemecatan namun pilihan keputusan pemberhentian tersebut sulit untuk diambil oleh BK DPRD DKI Jakarta.

Hanya saja ia menggarisbawahi juga bahwa masalah William berhubungan dengan nama baik DPRD.

Selain itu, tindakan William yang menyebarkan draft anggaran ke media sosial dan jumpa pers juga dianggap Achmad malah merugikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurutnya William selaku anggota DPRD DKI seharusnya lebih bisa bersinergi dengan menyisir anggaran itu tanpa membuat gaduh masyarakat.

“Anggota Dewan dengan Gubernur sama – sama unsur penyelenggara pemerintah di daerah Provinsi dan kabupaten/kota kan. Beda dengan DPR pusat,” ujarnya.

“Jadi kalau ada kekeliruan, Gubernur katakan lah keliru, kan kita telpon, datang, bisa ngingetin gitu lho. Tidak bisa menyudutkan,” imbuh anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Perlu diketahui, bahwa William mem-viralkan temuan adanya komponen lem aibon dalam KUA-PPAS 2020 di RAPBD DKI Jakarta senilai Rp 82,8 miliar.

Selain itu, kader PSI tersebut juga menemukan komponen ballpoin sebesar Rp 124 miliar serta pengadaan unit komputer sebesar Rp 121 miliar.

Akibat komponen yang tak masuk akal itu, netizen heboh dan banyak pihak yang mempertanyakan kinerja Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut.

Oleh karena itu, muncul seseorang warga Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara bernama Sugiyanto mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta untuk melaporkan tindakan William Aditya Sarana itu.

Sugiyanto mengatakan melaporkan Willian karena dianggap melanggar kode etik dewan, karena mengunggah rencana KUA-PPAS ke media sosial. Akibatnya menimbulkan persepsi negatif dari publik.

Pria yang diketahui adalah Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu menambahkan, rencana KUA-PPAS itu sedianya belum boleh diunggah ke ruang publik lantaran masih dalam pembahasan forum DPRD. Sehingga seharusnya diselesaikan secara internal.

“Masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat Banggar DKI Jakarta,” kata Sugiyanto.

Atas pelaporan tersebut, William dengan tegas siap dijatuhi sanksi berat apabila memanh dianggap melanggar kode etik.

“Saya siap mempertaruhkan jabatan saya,” kata William.

Alumni Universitas Indonesia (UI) itu pun memastikan akan menghadiri rapat perkara yang digelar oleh BK DPRD DKI. Dia mengatakan, maksud mengunggah anggaran itu ke media sosial sebatas transparansi anggaran kepada publik. Dengan begitu, diharapkan tidak ada penyelewengan dana.

“Iya (saya pasti hadiri pemanggilan). Saya jalani prosesnya sebagai transparansi anggaran,” pungkasnya. []

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait