Hugua
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melanggar batas-batas yang diamanatkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Batasan itu menurut Hugua adalah pelarangan eks narapidana untuk maju dalam Pikada pada tahun 2020 mendatang. Karena di dalam Undang-undang yang masih berlaku, tidak ada larangan tersebut.

“Koruptor itu diperbolehkan (maju pilkada) dengan mengumumkan di laman KPU dan mengumumkan tentang pelanggaran yang ia lakukan, itu bunyi Undang-undang lho ya,” kata Hugua di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Pun jika ingin mengatur batasan eks napi tidak boleh ikut dalam kontestasi politik elektoral itu, pihaknya sepakat saja namun tidak bisa diakomodir dalam perubahan Undang-undang saat ini. Menurut Hugua, ini hanya masalah terbenturnya waktu pembahasan di DPR RI saja.

“Kami belum punya cukup waktu untuk merombak atau merevisi UU nomor 10 berkaitan dengan pemilihan ini, Pilkada, Pilgub, Pilwali dan Pilbup. Makanya mengisi kekosongan hukum ini bisa melalui PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum),” ujarnya.

Hanya saja apapun yang tertuang di dalam PKPU tidak boleh melebihi apa yang ada di dalam Undang-undang. Mengingat level PKPU setara dengan Peraturan Menteri (Permen) yang tentu tidak boleh keluar dari apa yang ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.

“PKPU itu tidak boleh melampaui batas kewenangan dia dari Undang-undang. Nah, kalau memasukkan korupsi maka dia melampaui batas kewenangannya,” terang Hugua.

Secara pribadi dan internal PDI Perjuangan, Hugua menegaskan bahwa sikapnya jelas bahwa PDIP sangat tidak mentolerir adanya eks narapidana maju di dalam proses politik itu. Bahkan saat Pilkada serentak 2019 lalu pun PDI Perjuangan tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk meloloskan eks narapidana korupsi ikut berada di panggung kontestasi politik elektoral itu.

“Kami secara internal kemarin calon-calon dari eks narapidana tidak diakomodir, caleg maupun calon-calon bupati, karena itu sikap politik, tapi kan UU memperbolehkan,” tegasnya. []

space iklan