fadli zon
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai bahwa usulan agar masa bhakti Presiden adalah 7 tahun dalam satu periode adalah wacana yang membahayakan bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

“Saya kira itu wacana sangat berbahaya bagi demokrasi kita, harus dihentikan karena itu akan memicu kontroversi dan kegaduhan yang tak akan ada hentinya,” kata Fadli Zon di Lemhanas, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).

Bagi Fadli, masa jabatan Presiden maksimal 2 periode kepemimpinan dengan 5 tahun untuk per periode sudah tidak perlu diubah-ubah lagi. Dan ia menegaskan bahwa batas masa jabatan Kepala Negara itu merupakan amanat konstitusi yang harus diikuti saja.

“Jadi cukup 2 periode itu saya kira itu sudah jadi konvensi kita, sudah menjadi amanat konstitusi kita, jangan sampai ada orang yang mencoba-coba lagi mau 3 periode, makin kacau nanti negara ini,” ujarnya.

Jika wacana ini dibiarkan terus bergulir dan menjadi atensi untuk ditindaklanjuti, mantan Wakil Ketua DPR RI itu khawatir akan ada usulan-usulan yang tak penting lagi ke depannya.

“Nanti kalau itu diubah akan membuka kotak pandora. Orang mengubah apa yang lain-lain bisa ada perntanyaan (seperti) dasar negara, pertanyaan-pertanyaan lain ini itu, orang Indonesia asli atau bukan. Soalnya bisa saja orang akan meminta itu nanti,” tuturnya.

Maka dari itu, ia pun mengingatkan kepada siapapun yang mengeluarkan wacana itu agar menyudahi usulan yang dianggapnya tidak penting. Apalagi wacana semacam itu muncul di tengah-tengah kondisi nasional yang dianggapnya masih banyak yang perlu dievaluasi lagi.

“Lebih bagus hal-hal yang sudah menjadi konvensi ya sudahlah, jangan menimbulkan kegaduhan baru di saat situasi kita seperti saat ini, ekonomi masih kacau, saya kira ada ancaman disintegrasi sosial, disintegrasi nasional,” tegasnya.

“Jangan memicu hal-hal yang tidak ada gunanya dan malah memperparah situasi aja,” tutup Fadli.

Ide masa jabatan Presiden jadi 7 tahun muncul dari PSI

Perlu diketahui, bahwa ide ini muncul dari kalangan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satunya adalah Tsamara Amany Alatas. Ia sengaja mengusulkan ide tujuh tahun masa jabatan presiden, dengan dibatasi hanya satu periode saja agar setiap presiden ke depannya bisa lebih bekerja semaksimal mungkin memimpin bangsa dan negara tanpa harus dipusingkan dengan dengan urusan politik.

“Fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya,” kata Tsamara dalam keterangan pers, Kamis (21/11) lalu.

Selain itu bagi Tsamara, di dalam pengamatan partainya bahwa pada format 2 x 5 tahun pun, yang efektif hanya tujuh atau delapan tahun masa jabatan presiden saja. Dan sisanya presiden akan dipusingkan dengan urusan bagaimana mengupayakan perebutan kekuasaan selanjutnya.

“Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut,” ujar Tsamara.

Dia menilai pemilu tiap tujuh tahun sekali, jelas akan menghemat biaya. Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun. [NOE]

space iklan