rizieq shihab
Habib Muhammad Rizieq bin Shjhab. [istimewa]

Inisiatifnews – Menko Polhukam, Mahfud MD kembali memberikan penjelasan kepada publik bahwa berdasarkan hasil pendalaman dengan seluruh lembaga yang berada di bawah koordinasinya sudah bisa dipastikan, bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan tudingan pencekalan Habib Muhammad Rizieq bin Shihab di Arab Saudi.

“Tentang kepulangan Habib Rizieq, kami tadi berdiskusi mengecek ke semua lini, jalur-jalur yang kami miliki, jalur Menteri Agama, jalur Mendagri, jalur Menkopolhukam, itu memang ternyata tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Sementara terkait dengan tudingan demi tudingan pihak Habib Rizieq bahwa pemerintah Indonesia lah yang menjadi biang kerok dari keterhabatannya kembali ke tanah air, bahkan sembari mempublikasikan beberapa dokumen yang diklaimnya sebagai pencekalan, Mahfud pun menyatakan jika pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak.

Sebaliknya, jika memang apa yang ditunjukkan Rizieq itu memang dokumen legal sebagai upaya pemerintah Indonesia mengintervensi pemerintah kerajaan Arab Saudi agar imam besar FPI itu tidak keluar dari Tanah Suci, Mahfud pun meminta agar Rizieq menyerahkan bukti tersebut ke pihaknya.

Jika memang benar iu adalah dokumen resmi, Mahfud berjanji akan segera menindaklanjutinya agar kasus pencekalan bisa segera tuntas.

“Serahkan kepada Menteri Agama, Menko Polhuka atau Mendagri, nanti akan diproses, akan diklarifikasi sejelas-jelasnya kalau memang ada (buktinya),” tegas Mahfud.

Bahkan sejak dokumen yang diklaim Rizieq sebagai bukti pencekalan dirinya di arab saudi karena permintaan dari pemerintah Indonesia, Mahfud juga menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah menerima bukti apapun secara resmi. Bahkan pihak Rizieq pun tidak pernah mengadukannya ke pemerintah Indonesia.

Dan soal saran pihak FPI agar Mahfud MD datang saja langsung ke Arab Saudi dan menanyakan langsung bukti pencekalan itu benar atau tidak, tampaknya tidak akan digubris oleh pemerintah Indonesia termasuk Menko Polhukam Mahfud MD.

Karena bisa jadi justru Rizieq bukan dicekal karena permintaan dari pemerintah Indonesia, melainkan karena ada masalah tersendiri antara Rizieq dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Kalau ini tidak melapor lalu kami turun tangan nanti malah kita yang salah,” jelasnya.

Menko Polhukam menyampaikan jika memang Rizieq punya masalah pribadi dengan pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi sebaiknya diurus terlebih dahulu. Dan jika memang sudah memerlukan bantuan pemerintah Indonesia, maka Rizieq bisa melaporkan ke pihak perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi agar pihak pemerintah bisa ikut campur.

“Nanti kalau secara formal diperlukan pemerintah turun tangan sesudah beliau kontak masalahnya dengan Arab Saudi tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan,” tutupnya. []

space iklan