Hikam
Muhammad AS Hikam.

Inisiatifnews – Aspirasi sebagian Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj soal Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh MPR, bukanlah sikap resmi PBNU dan tak mewakili Nahdliyin, sebutan bagi warga NU.

“Sikap itu hal yang sah sebagai perwujudan hak warganegara untuk menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi kita. Namun menurut hemat saya, perlu digarisbawahi, fakta bahwa aspirasi para Kiai tersebut bukan merupakan keputusan resmi PBNU. Hal ini juga dikemukakan oleh Kiai Said sendiri dalam statemennya,” kata Pengamat Politik President Univeesity Prof. Muhammad A.S Hikam kepada Inisiatifnews.com, Jumat (29/11/2019).

Ia menyebut, aspirasi tersebut didasari oleh hasil Munas NU Tahun 2012. Akan tetapi, konteks keputusan Munas NU tersebut adalah terkait dengan penyelenggaraan Pilkada langsung. 

Perlu diakui pula, ada pendapat yang mengatakan bahwa hasil Munas NU tersebut bisa ditafsirkan layak untuk dijadikan dasar bagi soal Pilpres, tetapi ada juga yang mengatakan tidak demikian.

“Pilkada dan Pilpres adalah dua hal yang sangat berbeda dalam lingkup dan levelnya,” ungkap Hikam.

Menristek era Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menegaskan, terlepas justifikasi Munas NU tersebut, statemen Ketua Umum PBNU seharusnya diletakkan pada proporsi yang tepat, yakni masih bersifat aspirasi pribadi dan atas nama pribadi-pribadi sebagian Kiai. 

Hikam yakin, masih banyak Kiai dan Nahdliyin yang masih konsisten dengan hasil reformasi, salah satunya penyelenggaraan Pilpres langsung oleh rakyat.

Selain itu, argumentasi bahwa Pilpres langsung menyebabkan biaya politik tinggi tak cukup sahih. Apalagi hal itu telah dipraktikkan sejak 2004 dan dunia mengakuinya sebagai Pilpres yang demokratis. 

“Saya sebagai seorang Gusdurian juga percaya bahwa almaghfurlah Gus Dur akan lebih condong kepada Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat. Keyakinan Saya ini berdasar pada pemahaman atas sikap beliau yang konsisten mendukung sistem yang lebih mencerminkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tandas Hikam.

Hikam pun memperkirakan, partai politik dan fraksi pro-pilpres tidak langsung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB dan lainnya, akan terus mengapresiasi statemen Kiai Said dan akan terus mempropagandakannya, seakan-akan aspirasi itu sebagai usulan resmi PBNU. 

“Ini yang mesti ditolak karena cenderung mengarah kepada pembohongan publik,” tegasnya.

“Semoga Nahdliyyin dan publik di Indonesia mencermati dengan cerdas dan mendalam permainan para elit partai politik dan politisi yang,m tak lagi konsisten dengan amanat reformasi tersebut,” tutup Hikam. (FMQ)

space iklan