AS Hikam
Pengamat dan akademisi di Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam.

Inisiatifnews – Presiden Jokowi sudah memasrahkan urusan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) kepada Menko Polhukam Prof. Mahfud MD dan Mendagri Jend M. Tito Karnavian.

Pengamat Politik President University Prof. Muhammad AS Hikam mengakui, tidak terlalu mudah menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah harus cermat dan hati-hati.

“Memang bukan soal birokrasinya saja yang susah, tetapi implikasi politiknya yang perlu dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah,” kata Hikam kepasa Inisiatifnews.com, Sabtu (30/11/2019).

Namun demikian, sambung Hikam, hasil kerja dua petinggi kementrian sangat menarik. Ditambah lagi dengan respon terhadap hasil tersebut, lebih menarik dan malah menghibur. Sebab terselip elemen ironi yang bisa menjadi humor di dalamnya. 

Baik Menko Polhukam maupun Mendagri, sebut Hikam, kabarnya sepakat belum mau menerbitkan perpanjangan izin kepada ormas besutan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu. Tidak jelas, sampai kapan tindakan ini akan berlanjut. Konon, kedua kementerian masih mempermasalahkan beberapa fakta terkait organisasi ini. Antara lain, soal Aanggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) FPI yang menyebut kata khilafah dan NKRI Bersyariah. Juga fakta bahwa HRS pernah membuat statemen bahwa Pemerintah Jokowi ilegal. 

“Sebelum hal-hal ini clear, kemungkinan perpanjangan izin bagi FPI masih akan alot,” ungkap Hikam.

Tetapi, tambah Menristek era Presiden Gus Dur ini, yang menarik dan sekaligus ironis dan juga humoris, adalah fakta bahwa Menteri Agama Jenderal Fachrul Rozi dikabarkan media dengan bangganya, mengklaim pihaknya telah lebih dahulu memberi rekomendasi agar FPI diperpanjang izinnya. 

Tindakan Menag, sebut Hikam, sangat ironis. Karena, Menag sebelumnya pernah menyatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang ditengarai berfaham radikal. Bahkan sempat terjadi kontroversi publik ketika Menag bicara tentang larangan cadar dan celana cingkrang di kantor-kantor pemerintah. 

“Tetapi mendadak Fachrul Rozi ambil langkah balik kanan ketika soal perpanjangan izin FPI menjadi ruwet. Cepat-cepat memberikan rekomendasi agar segera diterbitkan,” heran dia.

Sikap Menag tersbeut tak pelak lagi telah memicu respon keras dari partai politik yang selama ini dikenal bersebrangan dengan FPI. Seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang juga pendukung utama Jokowi. Partai yang para politisinya pintar bikin disrupsi dan kejutan dalam pentas politik nasional itu, langsung usul kepada Jokowi agar memecat Menag.

Misalnya saja, menurut politisi PSI, Guntur Romli (GR), alasan dari usul tersebut adalah Menag Fachrul plintat-plintut alias tidak berpendirian, karena sempat menggembar-gemborkan menangkal gerakan radikalisme dan intoleran, namun teranyar justru melunak dengan memberi rekomendasi SKT FPI.

Terlepas dari ironi dan humor, ontran-ontran politik ini, Hikam menilai, persoalan ini menimbulkan pertanyaan publik terkait koordinasi dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam Pemerintahan Jokowi. 

Publik yang pro maupun yang kontra terhadap soal perpanjangan izin FPI tentu akan kian terangsang untuk mendesak agar ada solusi yang sesuai dengan kepentingan mereka. Sebab masing-masing punya harapan akan dipenuhi berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

“Jika penundaan makin panjang, maka perluasan potensi konflik antar keduanya juga akan melebar dan jika muncul ke atas permukaan bisa menciptakan persoalan kamtibmas yang baru dan menambah permasalahan sekitar FPI yang masih belum terselesaikan, seperti kasus tekatung-katungnya status kepulangan Habib Rizieq. Dan ini tentu bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap humor lagi,” terangnya. (FMM)

space iklan