Demokrat
Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Inisiatifnews – Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyampaikan bahwa partainya sangat mendukung proses demokrasi politik dapat dijalankan dengan baik dan benar. Di mana hak rakyat tetap diakomodir untuk memilih para pemimpinnya sendiri.

“Partai Demokrat Pro Demokrasi, Pro Rakyat. Kami meyakini demokrasi adalah jalan terbaik. Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara Iangsung merupakan cara terbaik yang telah dipilih rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Hinca dalam siaran persnya, Senin (2/12/2019).

Ia juga mengatakan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan rakyat bukan hasil hibah dari pemerintah selaku pengelola negara, melainkan sudah menjadi kewajiban negara memenuhi hak rakyatnya itu.

“Hak-hak kedaulatan rakyat bukanlah pemberian negara yang bisa sewaktu-waktu dicabut oleh suatu pemerintahan. Hak-hak kedaulatan rakyat yang telah diakui dan dijamin konstitusi justru menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi dan memenuhinya,” ujarnya.

Selain itu, pengalaman Indonesia menjalankan sistem demokrasi juga memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Di mana Indonesia menjalankan sistem demokrasi politik yakni melalui pemilihan langsung oleh rakyat sejak 2004 sampai 2014.

Dan ia menyatakan faktor ekonomi tidak bisa dijadikan alasan sistem demokrasi itu dianulir.

“Kemunduran ekonomi dalam satu masa tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai ‘biang keladi’ dan alasan merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung para pemimpinnya,” tuturnya.

Atas dasar itu, Hinca menyatakan bahwa Partai Demokrat masih tetap tegas menolak proses pemilihan Presiden dan Kepala Daerah melalui MPR maupun DPRD.

“Menolak pemilihan Presiden oleh MPR karena hal tersebut merupakan penghianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung Presidennya,” tegas Hinca.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan sikap dari Partai Demokrat, bahwa pemilihan Presiden melalui MPR adalah wujud dari kemunduran demokrasi.

“Pemilihan Presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat,” pungkasnya.

“Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat itu adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara di masa lalu,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan Partai Demokrat menolak proses pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat Gubernur, Bupati maupun Walikota melalui mekanisme DPRD.

“Menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD karena masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya,” tandasnya.

Terakhir, Hinca menyatakan bahwa Partai Demokrat juga dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan pemerintahan, jika sebelumnya hanya maksimal 2 periode secara berturut-turut, menjadi 3 periode.

“Menolak perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Belajar dan pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan Presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup,” ujar Hinca.

“Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia. Kekuasaan Presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan (abuse of power). Jasmerah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah,” tutupnya. []

space iklan