William Aditya Sarana
Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana.

Inisiatifnews – Serangan demi serangan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus dilancarkan pasca polemik KUA-PPAS di RAPBD 2020 DKI Jakarta antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta, khususnya temuan item lem aibon dan sebagainya.

Salah satu netizen bernama Rahadi Muchamad pemilik akun twitter @Rahadie6 menganggap William Aditya Sarana tidak paham dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Di mana William adalah anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.

Bagi Rahadi, komisi yang dibidangi William tidak ada sangkut-pautnya dengan komisi yang membidangi Pendidikan yang ada di Komisi E.

“Justru Wiliam gak tau tugasnya. Karena Wiliam bukan komisi yang membidangi pendidikan. Padahal ada anggota PSI yang ada di komisi yang membidanginya. Tapi Wiliam sok yes pake jumpa pers padahal bisa ditanyakan langsung tanpa jumpa pers. Apa motifnya coba,” tulis @Rahadie6, Jumat (29/11).

Komentar Rahadi tersebut dituliskan untuk menyinggung sikap William yang akan terus meminta Gubernur DKI Jakarta untuk membuka rincian rancangan anggaran RAPBD DKI Jakarta tahun 2020, sekalipun melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, dirinya dinyatakan bersalah karena membuat gaduh pembahasan KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta tahun 2020.

“Saya akan tetap dalam posisi mendesak Gubernur @aniesbaswedan untuk membuka rancangan anggaran ke publik. Itu sudah menjadi sikap saya dan PSI apapun yang terjadi,” tulis William sebelumnya di akun twitter @willsarana.

Mendapati komentar dari netizen itu, William pun memberikan jawabannya. Bahwa sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dirinya masih memiliki hak untuk melakukan pengawasan di ruang lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi selain menjadi anggota Komisi A, dirinya juga anggota Badan Anggaran (Banggar) yang yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain ; menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perancangan, pembahasan, dan penetapan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

“Selain Anggota Komisi A saya juga Anggota Banggar sehingga pengawasan anggaran dilakukan lintas komisi,” tulis @willsarana, Selasa (3/12/2019).

“Lebih luas lagi seorang Anggota DPRD bisa melakukan pengawasan apapun selama masih dalam batasan kewenangan Pemda. Dan apa yang kmi publish di sosmed sudah kami nyatakan di ruang rapat,” imbuhnya.

William Aditya Sarana divonis bersalah langgar kode etik dewan

Perlu diketahui, bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memutuskan anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana bersalah melanggar kode etik. BK menyebut politikus PSI itu melakukan kesalahan ringan saat mengunggah anggaran lem Aibon Rp 8,2 miliar milik Pemprov DKI.

“Paling berkisar itu (teguran), hanya kesalahan ringan. Kalau dianggap kekeliruan, ya kekeliruan ringan. Ini berlaku untuk semua, termasuk saya,” ucap Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi saat dihubungi, Jumat (28/11).

Menurutnya, William tak akan diberi sanksi berat meski dinyatakan bersalah saat mengunggah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov DKI yang akhirnya membongkar soal adanya anggaran besar lem Aibon untuk sekolah di wilayah Jakarta Barat itu. []

space iklan