Projo Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

  • Whatsapp
Projo dan Jokowi
Joko Widodo bersama Ketum Projo Budi Arie Setiadi dan Sekjen Projo Handoko.

Inisiatifnews – Sekjen DPP PROJO, Handoko menyatakan bahwa organisasinya sangat mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, ia meyakini bahwa sistem presidensial yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan Indonesia sudah sangat tepat untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Bacaan Lainnya

“PROJO juga fokus meningkatkan kualitas demokrasi dan juga sistem presidensial yang kita yakini jadi faktor pemerintahan yang kuat,” kata Handoko di Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).

“Ini sudah jadi banyak bukti negara bahwa sistem ini sangat mapan bangun sistem pemerintahan yang kuat,” imbuhnya.

Handoko menyatakan bahwa pihaknya sangat menolak ketika ada wacana dari siapapun untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Dan ia juga menyatakan PROJO sangat menolak wacana pengembalian pemilihan Presiden ke MPR RI seperti era orde baru lalu.

“Banyak wacana yang mengatakan bagaimana kalau Presiden itu ditambah menjasi tiga periode, ada yang mencoba tarik kembali Pilpres ke MPR, kami PROJO menilai wacana-wacana itu,” ujarnya.

Bagi Handoko, wacana masa presiden jadi 3 periode dan sistem pemilihan Presiden kembali dipilih oleh MPR adalah gerakan kemunduran bagi demokrasi yang berjalan di Indonesia.

“Ini adalah langkah mundur, dan sangat berlawanan dengan semangat penguatan sistem demokrasi. Kita PROJO berkomitmen memperkuat demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi seperti saat ini, ya PROJO pun tidak akan lahir,” tegasnya.

Sekalipun PROJO adalah relawan die hard Joko Widodo, namun ia juga tidak mau mendukung masa jabatan Presiden bisa ditambah menjadi tiga periode. Termasuk pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR.

Bagi PROJO, pemilihan Presiden melalui sistem pemilihan langsung adalah bukti kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri yang harus dijamin oleh negara.

“Walau kita pendukung militan Pak Jokowi, tapi kami menolak kalau Presiden bisa dipilih sampai 3 kali apalagi dipilih oleh MPR. Itu melawan hakekat kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

“Pemilihan langsung baik Pilkada dan Pilpres adalah cara terbaik untuk mendapat suara rakyat. Tidak terjadi distorsi suara rakyat dan ada keterwakilan,” tambahnya.

Terakhir, Handoko tetap ingin pemilihan Kepala Daerah maupun Presiden tetap dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

“Kita PROJO mendukung Pilkada dan Pilpres (dilakukan) secara langsung, dan jabatan Presiden dibatasi (tetap) 2 kali. Jadi wacana-wacana belakangan ini, kami rasa itu melawan semangat demokrasi dan merupakan langkah mundur,” tutupnya. [NOE]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait