Mahfud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengantongi beberapa nama bakal calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun ia enggan menyebutkan siapa saja identitas nama-nama yang sudah dipegang oleh Presiden tersebut. Mahfud mengatakan bahwa itu menjadi domain Presiden sendiri yang akan mengumumkannya nanti kepada publik.

“Presiden sudah tahu kriterianya, tapi nanti akan ada kejutan bahwa dewasnya (kriterianya) baik-baik,” kata Mahfud di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Sementara terkait dengan nama-nama tersebut, Mahfud sendiri mengaku tak terlibat langsung untuk memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo. Hanya saja ia mengatakan bahwa amanat untuk menunjuk Dewan Pengawas KPK adalah menjadi otoritas Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Perlu diketahui, bahwa dalam amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyebutkan, bahwa dewan pengawas di dalam KPK harus dibentuk. Hal ini termaktub di dalam Pasal 37A ayat (1).

Baca juga :  Kuasa Hukum Dewi Tanjung Sayangkan Jubir KPK Ikut Campur Kasus Novel

“Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a,” tulis dalam UU KPK.

Sementara jumlah keseluruhan anggota Dewan Pengawas ada 5 (lima) orang sesuai yang termaktib di dalam Pasal 37A ayat (2) UU KPK.

Kemudian untuk amanat pembentukan Dewan Pengawas oleh Presiden juga sudah termaktub di dalam Pasal 37E ayat (1).

“Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia,” tulis UU KPK.

Perlu diketahui, bahwa di dalam Pasal 37B ayat (1) butir a, b, c, d, e dan f UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK itu, Dewan Pengawas memiliki fungsi penting di dalam kerja-kerja kontrol dan pengawasan di lembaga antirasuah itu. Antara lain ;

Baca juga :  Kuasa Hukum Dewi Tanjung Sayangkan Jubir KPK Ikut Campur Kasus Novel

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi,

2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan,

3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi,

4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini,

5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan

6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selain 6 poin tugas dan fungsinya itu, Dewan Pengawas KPK juga diperintahkan untuk membuat laporan secara berkala 1 kali dalam 1 tahun kepada Presiden. Hal ini termaktub di dalam Pasal 37B ayat (2) dan ayat (3).

[NOE/RED]

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia