FPPI Dukung Proses Hukum Luthfi Alfiandi

  • Whatsapp
Luqman Hakim
Foto : Inisiatifnews.com

Inisiatifnews – Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota (FPPI Pimkot) Jakarta, Luqman Hakim menyampaikan bahwa kasus aksi unjuk rasa pelajar dan Mahasiswa di depan DPR RI pada tanggal 30 September 2019 tidak boleh dianggap sebagai aksi kerusuhan semata.

Karena baginya, siapapun termasuk siswa pelajar sejatinya memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan dilindungi oleh konstitusi.

Bacaan Lainnya

“Kalau setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat. Kita juga banyak kok teman-teman Mahasiswa dan pelajar punya kesadaran ketika mereka turun. Tidak hanya ikut-ikutan atau disuruh sama seniornya,” kata Luqman kepada Inisiatifnews.com di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (23/12/2019).

Ia menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pelajar.

“Di satu sisi kita mendukung teman-teman mau latarbelakangnya pelajar,” ujarnya.

Namun soal kasus Luthfi Alfiandi (21), pria yang ditangkap polisi karena kasus kerusuhan di DPR itu, Luqman sepakat ada proses hukum kepadanya dalam konteks warga negara. Hanya saja, harus dibuktikan secara tegas kejahatan apa yang dilakukannya.

“Dia sebagai warga negara yang harus diproses secara hukum dalam hal kriminalnya,” tegas Luqman.

Hanya saja ia tak sepakat ketika kasus Luthfi, aparat penegak hukum hanya mencari-cari kesalahan saja, apalagi konteks yang diangkat adalah keterlibatan Luthfi dalam aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di depan DPR RI itu.

“Bukan demonstrasinya,” imbuhnya.

“Kalau secara hukum dia terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukannya, jadi tidak bicara seolah-olah dia sebagai penyusup pelajar dan sebagainya,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa kasus Luthfi Alfiandi saat ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Luthfi Alfiandi, pemuda yang membawa bendera Merah Putih saat demo pelajar di Gedung DPR pada bulan September lalu itu didakwa pasal berlapis yakni Pasal 212 KUHP juncto Pasal 214 KUHP atau Pasal 170 ayat 1 KUHP atau Pasal 218 KUHP.

Pasal 212 mengatur pidana bagi setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang menjalankan tugas dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun empat bulan. Pasal 214 ayat 1 berbunyi paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman beragam mulai dari maksimal 5 tahun enam bulan hingga 12 tahun, dan Pasal 218 KUHP mengatur mengenai barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan. Keikutsertaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan dua minggu.

[NOE]

Pos terkait