Inisiatifnews – Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai bahwa kegaduhan terkait dengan kapal China karena publik banyak yang salah paham tentang pemahaman apa itu coast guard dan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Dua hal yang seringkali keliru dipahami oleh publik apalagi netizen. Yakni: Kapal Coast Guard disebut Kapal Perang dan Pelanggaran ZEE disebut pelanggaran kedaulatan yang benar pelanggaran hak berdaulat,” kata Dahnil dalam keterangannya, Rabu (8/1/2020).
Mengapa sampai saat ini tidak ada gencatan senjata antara militer Indonesia dengan China, karena dua hal itu memiliki konteks yang ternyata tidak sekasar pemahaman kebanyakan netizen.
Dan Dahnil pun menyebutkan bahwa pemahaman terhadap dua hal itu juga sangat berpengaruh terhadap sikap pemerintah Indonesia pada akhirnya.
“Kedua hal tersebut mempengaruhi langkah yang harus dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Perlu diketahui, bahwa china coast guard adalah unit armada kapal milik kepolisian maritim Republik Rakyat China (RRC). Kapal tersebut bukan jenis kapal perang, melainkan hanya kapal penjaga pantai saja.
Sementara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona hak berdaulat yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia di kawasan perairan Natuna. Kawasan ZEE bukan kawasan perairan teritorial, melainkan wilayah di mana Indonesia memiliki hak atas kekayaan yang ada di dalamnya, termasuk kebebasan atas hukum, navigasi dan penerbangan di atasnya. Dan coast guard China ini berada di kawasan itu.
Dahnil juga menyatakan bahwa militer Indonesia dipastikan akan melakukan tindakan tegas jika sampai kapal perang negara lain termasuk China memasuki wilayah teritorial Indonesia secara ilegal.
“Bila ada Kapal Perang Cina di situ tentu TNI AL akan bertindak sesuai perintah Panglima dan Presiden,” tegasnya. []
